Kamis, 2 April 2020

Tidak Ada Demokrasi dalam Teror

1 minggu yang lalu | 4:21 am
Tidak Ada Demokrasi dalam Teror

Baca Juga

Oleh : Dr. Rahmad M. Arsyad

Direktur Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC) 

“Tidak ada demokrasi dalam situasi terror. Karena esensinya, demokrasi adalah ekspresi kedaulatan dan kebebasan rakyat bukan sekedar ritual lima tahun sekali. Karena itu, bagi saya sudah waktunya Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta DPR melakukan penundaan hari pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020”.

Sikap KPU pusat yang terkesan masih ragu-ragu dalam mengajukan opsi untuk penundaan penerbitan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tetang penundaan hari pemungutan suara Pemilihan Serentak 2020 kepada pemerintah dan DPR, rasanya adalah sikap yang kurang responsive situasi.

Padahal,  di tengah situasi teror wabah Corona seperti sekarang, jangankan berpikir untuk Pilkada, berpikir bagaimana bisa bertahan untuk tidak terpapar Corona, bisa makan esok hari, sudah membuat rakyat banyak kebingungan dan cemas, apalagi harus repot ikut serta dalam sejumlah tahapan pemilihan kepala daerah.

Berbagai berita juga telah menjelaskan, sudah lebih dari  20 negara melakukan penundaan bagi aktivitas pemilu dan pemilu lokal mereka. Situasi itu harusnya segera direspon oleh KPU, sekali lagi bukan sekedar menunda sejumlah tahapan pemilu, namun harus berani mengajukan opsi menunda hari Pemilihan Serentak yang sedianya akan digelar bulan September nanti.

Hal ini, menjadi sangat penting setidaknya karena tiga alasan.

Pertama, KPU adalah lembaga publik yang melibatkan begitu banyak orang.  Mulai dari petugas pemungutan suara 3 orang per-desa/kelurahan, 5 orang Panitia Pemilihan Kecamatan, 5 orang Komisioner KPU kabupaten/kota serta 7 orang komisioner KPU provinsi, ditambah lagi dengan staf dan pegawai adimistrasi sekertariat masing-masing KPU jika  dikalikan dengan 224 kabupaten, 37 kota dan 9 provinsi , jumlah perangkat internal KPU sendiri yang akan terlibat pada Pemilihan Serentak 2020 sudah sampai ratusan ribu orang.

Jika aktivitas dan mobilitas ini tidak segera dihentikan, apalagi dengan sejumlah tahapan KPU yang sudah pasti akan melibatkan interaksi dengan banyak orang, sangat rentan bagi para staf, komisioner KPU kabupaten/kota, provinsi sampai pusat untuk tidak menjadi bagian dari penyebar wabah Corona.

KPU harusnya lebih dini merespon situasi yang terjadi. Karena Presiden sampai Polri, sudah lebih dahulu melakukan himbauan untuk menghentikan sementara berbagai aktivitas pemerintahan dan lembaga negara yang melibatkan pertemuan banyak orang. Walau terkesan terlambat, saya mengapresiasi, sikap KPU yang sudah mengabil tindakan tegas untuk membekukan sementara semua lembaga adhoc baik PPS dan PPK lewat surat KPU-RI nomor 285/2020 sebagai respon atas situasi yang berkembang.

Namun, tentu saja hal ini tidak cukup tanpa penundaan waktu hari pemungutan suara apalagi sudah ada satu komisioner daerah yang terindikasi terpapar Corona. Tanpa wabah Corona, pemilihan langsung yang digelar setahun lalu telah menelan korban sebanyak 554 orang petugas penyelenggara pemilu akibat kelelahan.

Apalagi kini di tengah ancaman wabah Corona seperti sekarang yang begitu mudah menyebar hanya dengan kontak fisik maupun berdekatan jarak dengan mereka yang terpapar. Kondisi ini akan sangat rentan bagi KPU jika terus memaksakan tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 23 September nanti.

Kedua, tanpa tindakan yang jelas, apalagi keberanian untuk segera menunda hari pemilihan umum, KPU membuat celah bagi berjatuhnya korban baru. Pasalnya, pada sejumlah daerah masih banyak bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada tidak berhenti melakukan sosialisasi, baik secara terbuka maupun diam-diam yang melibatkan interaksi publik.

Aktivitas sosialisasi para calon, saya yakini akan terus berlangsung apabila KPU belum mengumumkan penundaan waktu hari pilkada. Karena, masa kampanye yang dalam tahapan pilkada begitu singkat hanya dua bulan, tentu akan membuat banyak bakal calon memaksakan diri untuk terus melaksanakan aktivitas sosialisasi.

Apalagi, bagi para calon kepala daerah dengan akses wilayah geografis yang sulit dan keterbatasan jangkauan akan akses teknologi informasi seperti internet, akan membuat para calon dan tim sukses tidak punya pilihan banyak, kecuali terus melakukan kontak langsung dengan pemilih.

Ketiga, secara esensi rezim pemilu dan pilkada yang telah kita pilih di Indonesia merupakan ajang dari ekspresi kebebasan publik dalam menentukan pilihan baik itu Presiden, DPR, DPD, DPRD sampai pemilihan kepala daerah. Ekspresi dan sikap publik itu, hanya bisa baik dalam situasi yang tenang dan bebas dari ketakutan bukan dalam situasi seperti sekarang.

Proses demokrasi harusnya bukan sekedar hanya bergantung dan mempertimbangkan pada mekanisme birokratisasi pemilu, namun abai dalam pertimbangan kemanusiaan. Karena itu, KPU, Pemerintah dan DPR, harus berani mengambil sikap untuk menunda Pemilihan Serentak 2020 dengan mengeluarkan Perpu menunda waktu Pemilihan sebelum korban banyak terus berjatuhan.

Apalagi Presiden  dan organisasi kesehatan dunia WHO telah mengeluarkan seruan untuk melakukan physical distancing yang sudah diikuti oleh Lembaga keagamaan, kelompok sosial sampai berbagai perusahaan untuk melakukan pembatasan segala aktivitas hingga batas waktu yang tidak ditentukan, tidak elok rasanya jika KPU masih ragu dan bertahan.

Karena kami meyakini, tidak ada demokrasi yang sehat dalam situasi teror.


Penulis : ABR
Editor : ABR
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com