Selasa, 20 November 2018

Telepolitics dan Strategi Peningkatan Elektabilitas

4 tahun yang lalu | 2:58 am
Telepolitics dan Strategi Peningkatan Elektabilitas

Baca Juga

Oleh: Endang Sari (Peneliti IDEC / Mahasiswa Ilmu Politik Pascasarjana Unhas)

 

Michael Bauman di tahun 2007 membantah sebuah adegium lama yang sudah mengakar di Amerika Serikat yaitu “The camera never lies”. Menurut Bauman, media justru selalu berbohong melalui apa yang oleh kalangan televisi disebut The Illusions of Presence, kamera berpretensi mempermak wajah asli partai dan politisi. Lewat kajiannya tersebut lahirlah sebuah istilah yang oleh Bauman disebut Telepolitics, yaitu sebuah fenomena baru bergesernya peran partai politik dan munculnya media massa, terutama televisi, dalam menjangkau pemilih.

Televisi telah muncul sebagai kekuatan baru yang lebih massif dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat. Data survey menunjukkan bahwa masyarakat kita paling banyak mendapatkan informasi politik melalui televisi (87 persen).

Pemilu 2009 menjadi saksi lahirnya paradigma baru dalam perpolitikan Indonesia, yaitu kesadaran terhadap signifikansi televisi sebagai media yang efektif untuk menjajakan politik lewat iklan-iklan politik. Kenyataan ini bukan berarti menegasikan keberadaan dan signifikansi peran televisi dan iklan politik yang sudah ada sejak kampanye-kampanye pemilu maupun pemilukada sebelumnya.

Namun, sejak tahun itulah, perang iklan politik di televisi lebih terlihat nyata dan perannya terukur sedemikian rupa bagi para pemasangnya seiring dengan kecanggihan metode riset-riset politik kontemporer. Tentu kita tidak lupa bagaimana popularitas yang diperoleh Prabowo bersama Partai Gerindra dan SBY bersama partai Democrat kala itu. Dan sepertinya kondisi tersebut sudah terulang lagi menjelang pemilu 2014 bahkan semaraknya telah dimulai jauh hari sebelum kampanye resmi dibuka.

Peran iklan politik di televisi membuka teori betapa hebatnya efek media dalam berkampanye. Selain popularitas, elektabilitas calon dapat terangkat. Sebagai contoh, pemilik media televisi sekarang menjadi bintang iklan yang paling sering muncul dan diberitakan. Paling tidak, itu tampak dari iklan Win-HT, Perindo, dan ARB.

Kedua iklan pertama dibintangi oleh Hary Tanoesoedibjo (HT), calon wakil presiden Partai Hanura dan komandan ormas Perindo. Iklan ARB dibintangi oleh Aburizal Bakrie (ARB), calon presiden Partai Golkar.

Masing-masing iklan kerap tampil di media TV milik masing-masing sang bintang iklan. HT adalah pemilik Grup MNC (RCTI, Global TV, dan MNC TV) dan ARB adalah pemilik stasiun TV milik Bakrie (TV One dan ANTV). Selain itu kita pun kerap menyaksikan pidato yang penuh retorika dari Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, di Metro TV, stasiun TVmiliknya. Berita tentang acara Partai NasDem atau ormas Nasional Demokrat (yang juga dipimpin Surya Paloh) sekecil apa pun tampaknya disiarkan oleh Metro TV, lengkap dengan cuplikan pidato sang ketua umum yang cetar membahana.

Hasil dari massifnya iklan politik dan berita tersebut ternyata sangat signifikan. Pasangan Win HT contohnya, sekarang tingkat elektabilitas Wiranto berada di angka sekitar 10,7 persen (survey Indonesia Research Center Oktober 2013), naik 6 poin dalam empat bulan. Selain itu, Aburizal Bakri juga mengalami peningkatan elektabilitas dari 5,9% pada desember 2012 menjadi 8,8% pada Agustus 2013 (survey opini public Litbang Kompas, rilis 26/8).

Kita tidak lupa bagaimana Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pernah menjadi buah bibir di awal kemunculannya karena sebagai partai baru yang belum pernah ikut pemilu tapi memiliki elektabilitas sebesar 4,3% tepat di bawah tiga parpol besar, yakni Golkar, Demokrat dan PDI Perjuangan (survey charta politika 2012).

Ada beberapa alasan mengapa televisi mendominasi pengaruh politik. Pertama adalah alasan yang inheren dalam media itu sendiri dibandingkan media-media lainnya. Jika radio hanya dapat menyiarkan audio dengan kecepatan yang kurang lebih sama dengan televisi dan koran atau media cetak lainnya dapat menampilkan visual dalam bentuk foto dan gambar bergerak dan memiliki kelemahan waktu, televisi menggabungkan dua kekuatan media tersebut sekaligus. Jadi, tampilan audio-visual televisi telah disiarkan secara langsung di seluruh jalur frekuensi yang tersedia.

Alasan kedua adalah tingginya intensitas masyarakat menonton televisi menyebabkan kepemilikan televisi sudah menjadi barang primer dalam sebuah keluarga. Hasil riset beberapa lembaga menemukan bahwa mayoritas publik khususnya anak-anak, menghabiskan waktunya bersama televisi dalam rentang waktu 30-35 jam rata-rata per minggu.

Keakraban publik dengan televise menjadi kata kunci mengapa televisi menjadi pilihan untuk sebuah publikasi moderen sekaligus menjadikannya sangat penting untuk urusan politik.

Televisi hadir untuk menghubungkan kepentingan politik nasional yang tidak dapat dijangkau oleh semua peserta kampanye. Tidak mungkin semua calon menemui satu-persatu secara fisik penduduk Indonesia. Disinilah peran strategis televisi mengisi celah perwakilan langsung dalam ranah demokrasi. Tak dapat dipungkiri pengaruh televisi yang mampu berpenetrasi hingga ke ruang domestik keluarga dan memerantarai hubungan yang lebih bersifat inpersonal.

Pada akhirnya, era telepolitics memberikan sebuah tawaran bagi peningkatan elektabilitas baik partai, caleg, maupun capres melalui iklan. Pengalaman pada 2004 dan 2009 membuktikan hal itu. Menurut survey Nielsen Media Research, selama masa kampanye (2004) PDI-P dan Partai Golkar yang paling banyak beriklan. Sedang pada pemilu 2009, Partai Demokrat sebagai partai yang paling banyak beriklan. Di akhir pemilu, partai-partai tersebutlah yang jadi juaranya.

Tapi dari sini lahir pula sebuah implikasi etis. Menguatnya iklan-iklan politik bisa mendorong partai-partai lebih mengedepankan “serangan udara” ketimbang kerja-kerja kongkret di lapangan, menyebabkan partai bisa saja kehilangan fungsinya sebagai saluran sosialisasi politik.
Selain itu, kemampuan kamera melakukan illusion of presence (kamera mampu mempermak wajah asli partai dan politisi) sehingga mampu mengonstruksi citra menjadi realitas menyebabkan iklan politik sangat mungkin “memanipulasi” kebenaran.

Televisi, melebihi media lainnya, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik. Karena itu, bila televisi ditunggangi oleh pemain politik tertentu, dikhawatirkan masyarakat akan tergiring untuk mengambil keputusan tentang proses politik yang mempengaruhi kehidupan bangsa ke depan tidak dengan informasi yang akurat, lengkap, dan berimbang.

Hal ini tentu saja sangat berbahaya jika masyarakat menelan mentah-mentah apa yang ditontonnya. Karena Jozef Gobbels (menteri propaganda pada masa Adolf Hitler) pernah berkata: ”kebohongan yang diulang berkali-kali akan menjadi kebenaran dan dipercaya public”. (*)


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com