Jum'at, 21 September 2018

PRODI POLITIK UNHAS “REMBUK DIFABEL” BERSAMA STAKEHOLDER

3 minggu yang lalu | 2:06 pm
PRODI POLITIK UNHAS  “REMBUK DIFABEL” BERSAMA  STAKEHOLDER

Baca Juga

MAKASSAR,WARTATIMUR.COM – Tim Pengabdian Prodi IImu Politik Universitas Hasanuddin yang diketuai oleh Andi Naharuddin S.IP.,M.Si menyelenggarakan dialog lintas stakeholder dengan mengusung tema “Pemenuhan Hak Politik Difabel pada Pemilihan Walikota Makassar 2018” yang diselenggarakan di Baruga Anging Mammiri kamis, (30/08)

Dialog publik dalam rangka melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang bekerjasama dengan pemkot Makassar berhasil mendudukkan sejumlah pembicara dari stakeholder terkait seperti KPU, LSM, PEMKOT dan Akademisi di bawah arahan Endang Sari, S.IP.,M.Si yang bertindak sebagai moderator dialog.

“ Kami merasa instansi perguruan tinggi perlu hadir dalam mengatasi kesenjangan-kesenjangan sosial yang ada di masyarakat , salah satunya permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang memilki kebutuhan khusus” tukas Andi Naharuddin disel-sela sambutannya.

Dialog publik yang turut menghadirkan para anggota Gerkatin ( Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia ini dibuka oleh Dr. Muhtar Tahir , M.Si dari KADIS Sosial yang ini mewakili pemkot sebagai pembicara pertama terkait jaminan sosial negara terhadap hak-hak kaum difabel.

“Pemerintah dalam hal ini negara khususnya di kota Makassar telah membahas anggaran dan regulasi terkait pemenuhan kebutuhan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus karena hal ini jelas ada undang-undangnya. Namun kami berharap dalam penyusunan anggaran ini nantinya kami mengharapkan kehadiran saudara-saudara sekalian untuk turut menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan primer dan mendesak dari saudara-saudar sekalian sehingga regulasi dan anggaran ini nantinya tepat sasaran” ungkap Muhtar Tahir di tengah-tengah dialog

KADIS Sosial Makassar berharap nantinya pembuatan regulasi dan anggaran dapat diawasi bersama oleh berbagai pihak stakeholder terkait yang khususnya hadir pada acara tersebut tak terkecuali KPU sebagai pihak penyelenggara yang juga turut andil dalam pemenuhan hak-hak kaum difabel di ranah politik.

Di dalam dialog publik yang dihadiri oleh 75 peserta, pihak KPU Kota Makassar yang diwakili oleh Andi Shaifuddin menyatakan bahwa angka partisipasi politik penyandang disabilitas Makassar di Pilwali ini meningkat hingga menyentuh angka 66,69% dibading tahun sebelumnya hanya tak sampai menebus angka 60%. Menurut data yang dimiliki KPU saat ini dari 1141 daftar pemilih tetap yang menyandang kebutuhan khusus, sebanyak 761 telah menggunakan hak pilihnya. Hal yang ini kemudian dibantah oleh Abdurahman dari Perdik ( Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) yang menilai bahwa upaya KPU belum maksimal dalam mencari data terkait jumlah penyandang disabilitas khususnya Makassar.

“Saya tidak tahu itu data tahun berapa, namun bila KPU serius mencari data kaum penyandang disabilitas dengan bekerjasama dengan berbagai instansi, seperti halnya pendidikan dan kesehatan, saya kira datanya akan melebihi itu. Kami menilai pihak penyelenggara pemilu sekarang masih terpaku dengan aturan dan sistem yang diterapkan oleh pusat yang notabene tak mengetahui kondisi lapangan sebenarnya”ungkapnya di sela-sela diskusi

Perdik mengungkapkan pihaknya kecewa dengan pelayanan pihak penyelenggara pemilu yang belum memperhatikan para penyandang diabilitas, seperti hal akses menuju TPS yang di beberapa tempat yang menyulitkan kaum disabilitas karena jalanannya sulit, tidak adanya logistik pemilu yang memadai untuk para difabel, serta tim TPS yang kurang memahami terkait pelayanan bagi pemilih berkebutuhan khusus.

Senada dengan Perdik, akademisi politik Andi Ali Armunanto dari Unhas juga menilai bahwa pemerintah dalam hal ini belum maksimal dalam mengakomodir kebutuhan para difabel. Selain itu juga partai politik yang harusnya memberikan pendidikan politi bagi masyarakat juga kurang sensistif terhadap isu-isu disabilitas.

“Parpol sejatinya masih memandang bahwa pendidikan politik itu sejatinya ketika saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus datang ke TPS dan memilih, namun mereka lupa bahwa sejatinya para penyandang disabilitas ini juga warga negara yang berhak untuk memilih dan dipilih. Dan bukan sebuah tuntutan yang keliru ketika hak afirmatif itu seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi kuota perempuan 30 % namun juga seharusnya diperuntukkan pula bagi mereka yang berkebutuhan khusus sebagai representatif” tukas Andi Ali Armunanto yang juga menjabat kaprodi Ilmu Politik Unhas di sesi akhir dialog. (OM)


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com