Jum'at, 23 Juni 2017

Polemik Penggantian Wagub SulTeng

3 minggu yang lalu | 12:13 pm
Polemik Penggantian Wagub SulTeng

Baca Juga

Oleh: Damang, S.H., M.H.

Owner negarahukum.com

  

Meninggalnya Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, meniscayakan bahwa berdasarkan mekanisme ketatanegaraan, in concreto pengisian jabatan pemerintahan harus diisi jabatan tersebut oleh pribadi (person) yang lain. Merujuk Pasal 176 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada intinya menegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan demikian (meninggal dunia) maka mekanisme pengisian jabatannya melalui pemilihan oleh DPRD.

Sebelum tersedia pilihan yang selanjutnya akan dipilih oleh DPRD maka Calon Wagub diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pernah mengusung Paslon Gubernur dan Wagub terpilih tersebut. Legal issue-nya kemudian adalah Parpol pengusung yang terdiri atas Gerindra, PBB, PKB dan PAN belum terjadi kesepakatan untuk mengajukan dua pasangan calon (Vide Pasal 176 ayat 2 UU Pemilihan).

Hal tersebut disebabkan PAN tidak menyepakati dua calon wagub yang sudah disepakati oleh Gerindra, PBB, PKB, dan PAN, bahkan PAN ngotot untuk mengajukan calon tersendiri. Secara yuridis, kasus posisi ini pada hakikatnya berada dalam legal issue “kekosongan hukum” —- wet vacuum. UU pemilihan tidak menyedikan ketentuan secara jelas, ketat dan tegas kalau terdapat gabungan Parpol pengusung yang tidak mau menyetujui untuk mengajukan Calon pengganti Wagub yang telah meninggal dunia.

Solusi Hukum

Hukum in concreto jika menghadapi permasalahan yang demikian setidak-tidaknya harus dilakukan pendekatan konseptual dan pendekatan interpretasi (penafsiran). Oleh karena pendekatan konseptual hanya dapat diselesaikan melalui jalan akhir yakni revisi perundang-undangan, maka solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini agar dapat diimplementasikan secepatnya pada peristiwa konkret yaitu menggunakan metode interpretasi.

Sebelum menjelaskan pemecahan masalah dari kasus ini, maka terlebih dahulunya kiranya menjadi penting untuk mengutip secara utuh pasal yang menjadi sandaran hukumnya:

“PASAL 176:

AYAT 1 : DALAM HAL WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALI KOTA BERHENTI KARENA MENINGGAL DUNIA, PERMINTAAN SENDIRI ATAU DIBERHENTIKAN, PENGISIAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALI KOTA DILAKUKAN MELALUI MEKANISME PEMILIHAN OLEH DPRD PROVINSI ATAU DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN USULAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG.

AYAT 2 : PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG MENGUSULKAN DUA ORANG CALON WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, WAKIL WALI KOTA KEPADA DPRD MELALUI GUBERNUR, BUPATI, ATAU WALI KOTA, UNTUK DIPILIH DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD.”

Pada sesungguhnya letak permasalahan hukum dari pasal a quo terdapat pada frasa “partai politik pengusung.” Kalau mau dimaknai secara letterlijk (tafsir gramatikal) frasa tersebut maka berarti “semua parpol pengusung” berlaku secara imperatif mengusulkan dua orang calon Wagub. Hanya saja kalau hendak dimaknai dengan cara demikian jauh dari tujuan asalinya, perihal kepastian akan terisinya suatu jabatan pemerintahan. Hal itu bisa saja disebabkan oleh keadaan “tidak setujunya” salah satu parpol dari gabungan Parpol pengusung, padahal yang namanya jabatan harus diisi secepatnya.

Dengan demikian pemaknaan dengan cara gramatikal dari pasal a quo tidak dapat menyelesaikan suatu peristiwa konkret. Sehingganya harus menggunakan metode intrepretasi yang lain. Maka dari itu, bisa beralih ke dua model metode penafsiran undang-undang:

  1. Penafsiran sejarah (maksud) pembentukan undang-undang (wet historical);
  2. Penafsiran sistematis.

Pertama, dengan penafsiran sejarah (maksud) pembentukan undang-undang, jika diteliti dengan cermat kemudian dari maksud pembentuk UU atas pasal a quo bahwa semua parpol harus sepakat dalam pengusungan dua calon tidak lain bertujuan melepaskan “pengusungan” itu menjadi urusan internal Parpol atau gabuangan Parpol.

Lazimnya dalam Partai Politik (terutama dengan bersandarkan pada UU Parpol) setiap permasalahan “politik” selalu diawali dengan cara musyawarah, kalau jalan musyawarah tidak dicapayai titik temu, maka terakhir digunakan mekanisme voting. Dan walaupun ini menjadi urusan internal dari gabungan parpol, in casu a quo kalau menggunakan mekanisme voting, sudah pasti dua calon yang akan diusung bersandarkan pada suara mayoritas.

Kedua, penafsiran sistematis yaitu dengan mencari makna kata-kata yang terdapat di dalam suatu peraturan yang ada kaitannya dengan melihat pula pada kaidah-kadiah lainnya. Metode penafsiran ini jika diterapkan pada permasalahn di atas maka setidak-tidaknya dapat mengunci sifat perundang-undangan dalam kepastiannya untuk pengisian suatu jabatan pemerintahan.

Caranya yaitu dengan mensinkronkan Pasal 176 ayat 2 dengan Pasal 40 ayat 2 UU pemilihan:

“PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAPAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON JIKA TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PEROLEHAN PALING SEDIKIT 20 PERSEN DARI JUMLAH KURSI DPRD ATAU 25 PERSEN DARI AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DI DAERAH BERSANGKUTAN.”

Dasar argumentasi kemudian Pasal 176 harus disinkronkan dengan Pasal 40, yaitu: Pertama, suatu hal yang mutlak adanya karena pengisian jabatan sebab berhalangan maupun pengisian jabatan secara periodik tunduk dalam regim pemilihan (UU pemilihan) maka seharusnya syarat presentase tersebut menjadi syarat pula dalam hal memahami batas maksimal gabungan Parpol pengusung untuk setiap mekanisme pengisian jabatan, kendatipun dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur karena berhalangan (meninggal dunia), pemilihannya melalui DPRD (perwakilan), bukan pemilihan secara langsung.

Kedua, selain syarat demikian dapat mengakhiri kekisruhan Parpol perihal akan tertundanya pengisian jabatan yang harus disegerakan, syarat prsentase 20 persen juga tetap mewadahi fungsi Parpol sebagai penyalur aspirasi rakyat yang selanjutnya lebih dikonkretkan melalui pemilihan secara perwakilan (oleh DPRD).

Ketiga, pemberlakuan syarat prensentase 20 persen itu pada sesungguhnya bukan sebuah syarat yang hanya bisa diberlakukan dalam pendaftaran Paslon saja, tetapi juga dapat diberlakukan dalam hal calon yang akan mengisi jabatan karena pribadi jabatan berhalangan. Ini dapat kembali diamati dalam Pasal 174 ayat 4 UU Pemilihan:

“DALAM HAL PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG TIDAK MEMILIKI KURSI DI DPRD PADA SAAT DILAKUKAN PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI KURSI DI DPRD DAERAH MENGUSULKAN PASANGAN CALON PALING SEDIKIT 20 PERSEN DARI JUMLAH KURSI.”

Kendatipun Pasal 174 ayat 4 memang mengatur perihal berhalangannya secara bersama in casu Gubernur dan Wakil Gubernur karena PARTAI POLITIK PENGUSUNG TIDAK MEMILIKI KURSI DI DPRD, namun dengan ketentuan tersebut terdapat indikasi kalaupun terdapat suatu keadaan Parpol pengusung dari salah satu gabungan parpol tidak memberikan persetujuan, maka syarat presentase 20 persen dari jumlah kursi DPRD harus kembali diberlakukan, demi menghindari terjadinya kekosongan jabatan yang berlaut-larut.

Hemat saya, penafsiran sitematis ini jauh lebih tepat untuk digunakan dari pada penafsiran sejarah (maksud) pembentukan undang-undang dengan segala konsekuensinya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Jika urusan pengisian jabatan pemerintahan semata-mata hanya diserahkan kepada urusan internal Parpol memungkinkan suatu jabatan akan menjadi pasif selamanya, Oleh karena itu pengisian jabatan sebagai pengarusutamaan kepentingan publik harus dikendalikan oleh instrumen perundang-undangan yang memberikan kepastian tanpa mengabaikan ciri khas prinsip demokrasi yang terdapat dalam syarat presentase 20 persen dari partai politik atau gabungan partai politik terhadap jumlah kursi yang dimilikinya di institusi perwakilan rakyat (DPRD).*

 


Penulis : ABR
Editor : ABR
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com