Jum'at, 23 Juni 2017

Pesan untuk CEO di Kabinet Kerja; Negara Bukan Perusahaan!

2 tahun yang lalu | 10:18 am
Pesan untuk CEO di Kabinet Kerja; Negara Bukan Perusahaan!

Baca Juga

Oleh: Endang Sari (Peneliti IDEC/Alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin)

Akhirnya 34 nama terpilih yang dinamai Kabinet Kerja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pada Minggu (26/10/2014) di halaman Istana Negara. 14 nama berasal dari partai politik sementara 20 orang lainnya berasal dari kalangan profesional. PDIP sebagai partai utama pengusung Presiden dapat jatah 4 menteri, 4 nama dari PKB sebagai mitra koalisi , 3 orang dari NasDem, 2 menteri dari Hanura, dan 1 orang dari PPP.

Sementara 20 menteri lainnya berasal dari kalangan profesional dengan berbagai latar belakang; 9 orang diantaranya CEO (Chief Executive Officer). Chief berarti kepala atau yang memimpin. Executive berarti jajaran direksi. Jadi, sederhanyanya, CEO berarti seseorang yang dipercaya untuk memimpin jajaran direksi di suatu perusahaan. Di kabinet kerja, para CEO terpilih akan memimpin kementerian!

Mereka adalah Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Susi yang banyak diperbincangkan karena tidak tamat Sekolah Menengah Atas ini dikenal luas sejak keterlibatannya membantu evakuasi dan transportasi saat terjadi bencana tsunami di Aceh, Desember 2004. Dia pendiri dan pemilik Susi Air, perusahaan penerbangan antar pulau yang mengelola 49 pesawat, termasuk pesawat carter. Awalnya adalah bisnis produk laut yang berbasis di Pangandaran, Jawa Barat. Kini Susi punya bisnis pengolahan produk laut di sejumlah lokasi termasuk di Pulau Simeuleu, Nangroe Aceh Darussalam.

Selanjutnya Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, yang kini menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Jonan dikenal sebagai eksekutif lembaga keuangan. Sebelum menjabat dirut PT KAI pada tahun 2009, Jonan adalah Direktur Utama PT Pembiayaan Usaha Indonesia, sebuah BUMN dan juga direktur pengelola di CitiCorp. Ada pula Rini Mariani Suwarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rini adalah Presiden Direktur PT Astra International Indonesia dan Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), juga pernah menjadi komisaris Bursa Efek Indonesia.

Nama selanjutnya adalah Rachmat Gobel menjadi Menteri Perdagangan. Penerus grup bisnis Panasonic Gobel yang didirikan ayahnya, almarhum Haji Mohamad Thayeb Gobel. Menteri pariwisata Arief Yahya adalah Dirut Telkom. Menteri komunikasi dan informatika Rudiantara adalah direktur eksekutif di PT Indosat, Excellcomindo (kini XL Axiata), dan Telkomsel. Sudirman Said, menteri energi dan sumber daya mineral adalah direktur utama PT Pindad.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, adalah pendiri Tiran Group yang membawahi 10 anak perusahaan yang bergerak di bidang tambang, antara lain emas dan nikel, perkebunan tebu dan sawit, dan produsen bahan pembasmi tikus yang sudah dipatenkan. Dia juga distributor Semen Tonasa. Saat ini Tiran Group lewat PT Bahtera Mas membangun pabrik gula di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dan juga Menteri Perindustrian, Saleh Husein, pernah menjadi direktur di perusahaan air minum Ades.

Dengan latar belakang kesuksesan mereka di dunia usaha, Banyak harapan positif yang disandangkan pada para menteri tersebut. Misalnya, karena mereka kaya maka mereka susah untuk tergoda korupsi. Dan karena mereka sukses membangun bisnis maka mereka bisa dengan mudah mensejahterakan masyarakat. Pertanyaannya adalah benarkah sesederhana itu?

Dengan berlatar belakang pengusaha sukses memang harus diakui bahwa pengalaman mereka akan sangat berguna untuk memajukan kementerian yang dipimpin karena biasanya kesuksesan selalu dibarengi oleh integritas atau moralitas yang baik, serta kapasitas SDM yang tidak diragukan.

Di samping itu, kelebihan yang lain dari seorang yang berlatar belakang pengusaha sukses adalah keterbukaannya menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, dan pendekatannya kepada para konsumen yang selalu dijaga dengan penuh konsisten. Bahkan juga sikap disiplin, keterbukaan pada inovasi, dan komitmen tinggi untuk menjalankan visi-misi, serta profesionalitas yang tinggi yang diteladankan kepada anak buahnya.

Hal tersebut akan sangat mempengaruhi kesuksesannya dalam menjalankan tugas sebagai menteri. Mungkin pula hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi sehingga kabinetnya sangat diwarnai oleh Komunitas CEO yang tidak diragukan lagi kemampuan “kerja” nya, sesuai tagline pemerintahan Jokowi-JK yang sudah mencanangkan bekerja habis-habisan.

Tapi, keterlibatan pengusaha dalam mengelola negara mungkin harus dicermati lebih kritis karena Paul Krugman (Peraih Nobel Ekonomi), mengatakan bahwa, “Negara bukanlah perusahaan besar. Banyak orang sulit memahami beda keruwetan antara bisnis paling besar sekalipun dengan perekonomian nasional.” Dengan kata lain Krugman mengingatkan bahwaMengelola negara tidak sama dengan mengelola perusahaan!

Kekhawatiran pada Logika Pengusaha

Logika umum dari pengusaha biasanya adalah bagaimana memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dan melakukan efisiensi. Pada titik inilah kekhawatiran terjadi terkait cara pengambilan kebijakan dari CEO. Jangan sampaisemua urusan pemerintahan dilihat sebagai commercialgoods dan bisa ”diperjualbelikan”. Padahal ada hak publik yang tidak boleh diabaikan tetapi bisa jadi tidak dipertimbangkan karena yang dipikirkan adalah bagaimana mengeruk keuntungan terlebih dahulu. Kebijakan kenaikan harga BBM yang kontroversial pada masa pemerintahan sebelumnya bisa jadi adalah contoh nyata tentang pembuat kebijakan yang melihat perhitungan ekonomis lebih penting daripada nasib rakyat.

Sebagai pucuk tertinggi di kementerian masing-masing, kita berharap besar agar para CEO tersebut tidak menggunakan semua logika yang mereka pakai memimpin perusahaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden. Karena mereka adalah bagian dari pemimpin negara yang harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat dan menjadi payung yang melindungi mereka yang miskin yang mungkin tidak produktif secara ekonomis.

Rakyat yang tak berdaya secara ekonomi jelas tak mampu mengakses pasar yang menghamba modal. Rakyat jangan sampai dijadikan pelengkap yang mudah direkayasa kebutuhannya demi kepentingan pasar. Sebagai menteri mereka harus berpikir dan berbuat demi tujuan negara ini didirikan, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan kondisi negara sekarang, rakyat membutuhkan para pemimpin bukan hanya bisa berhitung untung rugi, tetapi juga seorang negarawan yang memiliki mata hati untuk empati pada nasib rakyat dan membelanya. Negarawan sejati tidak menghitung nasib rakyatnya dalam kalkulasi untung rugi ala pengusaha, melainkan melihat sisi-sisi terdalam dampak suatu kebijakan diimplementasikan.Bukankah rakyat sudah pernah merasakankekayaan bangsa ini hampir habis digadaikan oleh politisi berlatar pengusaha kepada sesama pengusaha?

Mimpi Kebijakan Berbasis Kerakyatan

Para menteri telah terpilih dan sekarang kita menanti kebijakan yang akan diambil para menteri sebagai ujung tombak pengelolaan sektor-sektor utama di negara ini. Kita menanti gagasan- gagasan cerdas yang bertujuan sebagai sebuah tawaran bagi kemakmuran masa depan negara ini, yang sudah terlontar dari ide atau cara berpikir bahwa pembangunan itu sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Artinya, para menteri dalam menerapkan kebijakan bukan hanya sebagai pencipta dan penggalang ekonomi rakyat seperti membuka areal pertanian yang seluas-luasnya, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah serta perbaikan nasib buruh dan nelayan, tetapi juga langsung sebagai pembimbing dan pelindung dari pasar. Karena pilihan untuk menyerahkan proses ekonomi ke dalam mekanisme pasar sebagaimana logika pengusaha pada umumnya merupakan bentuk dari pengabaian tanggung jawab negara atas wargannya yang papa. (*)


Penulis : Nafli Mas'ud
Editor : Nafli Mas'ud
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com