Selasa, 20 November 2018

Perikanan Indonesia Berbasis Ekosistem, Mampukah?

4 tahun yang lalu | 6:55 am
Perikanan Indonesia Berbasis Ekosistem, Mampukah?

Baca Juga

Oleh: Adlina Atrasina (Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Angk. 2008)

“Jangan berikan nelayan seekor ikan, karena hanya akan habis dalam satu hari.Berikan ia cara memancing ikan, karena bisa ia gunakan untuk makan selamanya” – Pepatah Cina

Pepatah di atas bisa menunjukkan kebijaksanaan pada pengelolaan perikanan. Dimana pengelolaan perikanan yang baik bisa memberikan pendapatan dan penghasilan yang baik bagi masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir ini, sering kita mendengar masalah tentang perikanan di Indonesia.

Saat ini kita menempati posisi sebagai negara penyumbang bahan makanan dari budidaya perikanan terbesar ke-4 di dunia, sesudah China, India, Vietnam. Meskipun demikian, masih banyak yang dihadapi oleh negara kita dalam bidang perikanan. Misalnya saja permasalahan keterbatasan laju peningkatan sumber daya perikanan, kapasitas kapal yang berlebihan, over fishing, dan juga keterbatasan teknologi dalam penangkapan ikan.

Sumber daya ikan dapat mengalami degradasi bahkan kemusnahan massal apabila dieksploitasi secara tidak terkendali, meskipun sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih (renewable resources). Belum lagi perebutan sumber daya ikan yang semakin langka menjadi salah satu akar konflik perikanan saat ini, sehingga menuntut kita untuk bepikir ulang tentang cara mengelola sumber daya ini.

Jika ditelisik kembali, posisi tawar perikanan di negara ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Nelayan sebagai ujung tombak bidang perikanan menempati posisi profesi termiskin di Indonesia. Kemiskinan yang berhadapan dengan kerapuhan lingkungan hidup, konflik dan dualism ekonomi, merupakan tantangan yang pada gilirannya akan berimbas pada keberlanjutan pertumbuhan sector ini. Belum lagi tumpang tindihnya kebijakan hukum pada sector perikanan yang dipegang oleh tiga instansi, instansi Kementrian Kelautandan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta kepolisian negara RI (POLRI).

Kekisruhan pengelolaan perikanan membutuhkan solusi yang tepat dalam melakukan pemberdayaan perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan cukup rumit bila dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya alam lainnya, terutama yang bersifat terrestrial. Oleh sebab itu pengelolaan perikanan memerlukan rencana yang lebih baik yang harus disetujui dan didukung oleh segenap dari mereka yang terlibat dan yang berkepentingan, yakni para stakeholders.

Dengan melibatkan seluruh stakeholder maka kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap pemanfaatan dan pengelolaan jangka panjang atas sumber daya ikan dan ekosistemnya dapat ditingkatkan. Dalam banyak kasus perikanan, rencana pengelolaan sering tidak hanya berupa instrument untuk perencanaan tetapi juga instrument untuk pelaksanaan pengelolaan. Rencana-rencana ini tidak sekadar merupakan dokumen cara mencapai sejumlah tujuan pengelolaan di masa mendatang (yang bersifat strategis), tetapi juga menguraikan bagaimana mengelola perikanan saat ini (yang bersifat taktis).

Guna meningkatkan daya dukung sumber daya perikanan, praktek-praktek pemanfaatan perikanan yang lestari perlu dilakukan. Hal tersebut dapat diadopsi dari cara tangkap di daerah lain yang dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah yang membutuhkannya. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah mengumpulkan informasi tersebut dalam dokumen yang selalu menyesuaikan kondisi terbaru terhadap praktik-praktik penangkapan yang lestari (living document) yang disebut BMP (Better Management Practice) sektor perikanan.

Namun pada dasarnya tujuan pengelolaan yang pernah dipraktikkan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis. Pertama, berbagai tujuan yang dimaksudkan untuk memperoleh hasil tangkapan tertentu secara fisik (jumlah berat) dari suatu perikanan. Versi yang paling umum adalah MSY (Maximum Suistanility Yield). Kedua, dengan masuknya pertimbangan ekonomi menyebabkan timbulnya konsep MEY (Maximum Economic Yield) sebagai tujuan pengelolaan perikanan. Ketiga, sebagai reaksi terhadap kedua tujuan sebelumnya, maka tujuan pengelolaan adalah untuk memperoleh yield optimum.

Konsep ini mencoba merangkum unsur-unsur ekonomi, biologi, sosial, dan politik ke dalam suatu fungsi obyektif pengelolaan sumber daya perikanan, OSY (Optimum Sustainable Yield). Banyak jenis pengelolaan yang bisa digunakan di sector perikanan yaitu Pengelolaan Berbasiskan Masyarakat dan juga Pengelolaan Berbasiskan Ekosistem. Dua hal tersebut bisa dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan sektor perikanan. Namun pengelolaan yang saya tawarkan di sini adalah pengelolaan berbasiskan ekosistem, Ecosystem Based Fisheries Management (EBFM).

Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem sangat relevan untuk srategi pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan berkelanjutan mempunyai fungsi untuk menjamin beberapa hal berikut ini:

1. Proses ekologi di laut termasuk aliran air dan nutrien, jaringan makanan dan struktur komunitas, serta hubungan antar ekosistem.

2. Keanekaragaman biologi laut termasuk kemampuan untuk berubah secara evolusi

3. Kelangsungan hidup untuk seluruh populasi spesies laut asli sesuai dengan fungsinya dalam komunitas biologi

Apa yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan berbasiskan ekosistem? Dalam pengertian yang sederhana, pengelolaan berbasiskan ekosistem adalah beberapa hal yang mampu membantu perikanan tumbuh lebih baik. Misalnya saja mengkolaborasikan tanaman mangrove dan tambak ikan milik petambak. Hal ini dapat mempertahankan aliran nutrien, jaringan makanan sertah hubungan antar ekosistem. Sehingga tambak tak terlalu merusak ekosistem yang telah ada.

Tanaman mangrove yang ditanam di sekeliling tambak dapat memberikan tempat perlindungan bagi ikan-ikan yang ada. Selain itu, sistem polikultur dan terpadu, pengelolaan budidaya perikanan yang ramah lingkungan, pengendalian penyakit, dan penggunaan benih tahan penyakit dan biosafety.

Itu hanya satu contoh saja, namun sesuai dengan tujuannya untuk memelihara keterpaduan ekosistem maka pengelolaan berbasis ekosistem memerlukan pola pembangunan yang menjamin hal-hal berikut ini, :

1. Hubungan antar dimensi ekologi (populasi, spesies, habitat, region) harus diperhitungkan, tidak sekedar memperhatikan dampak pada satu level saja.

2. Perencanaan dan pengelolaan terhadap entitas ekologi dengan batas yang diketahui, dipadukan dengan batas sektoral, yuridiksi, dan batas administrasi lainnya.

3. Data dikumpulkan untuk pengelolaan berbasis ekosistem sebagai landasan bagi sektoral dan integrasi sektoral.

4. Pola pengelolaan harus terus dipantau dengan membandingkan antara kesehatan laut dan indicator berbasis ekosistem, dan dapat di adaptasi sesuai dengan adanya perubahan lingkungan maupun perubahan lainnya.

5. Sistem nilai alam dan kemanusiaan harus diperhitungkan dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan secara terpadu sehingga nilai keragaman biologi harus dimengerti dan diseleraskan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan, sedangkan nilai kemanusiaan memainkan peranan yang dominan dalam memutuskan pemanfataan laut.

Pengelolaan sumber daya perikanan ke depan perlu mempertimbangkan kembali pengakuan hak atas sumber daya ikan yang telah memiliki akar sejarah dalam tradisi masyarakat pesisir. Seiring dengan semakin langkanya sumber daya ikan, insentif untuk konservasi sudah saatnya diintroduksi.

Karena itu pendekatan pengelolaan perikanan keberlanjutan berbasiskan ekosistem sudah seharusnya dilakukan. Pendekatan langsung yang melibatkan keseluruhan stakeholders (contoh, dengan mengadakan Focus Group Discussion) untuk mengidentifikasi mekanisme pengelolaan sumber daya perikanan dan ekosistem terkait serta menentukan bagaimana proses tersebut dapat terhubung ke EBFM.

Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan dan mengkordinasikan model pengelolaan sumber daya perikanan berbasis ekosistem sesuai dengan model pengelolaan yang sudah ada, terutama pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah selama ini dianggap tingkat kepeduliannya masih kurang dan komitmen yang terbentuk juga masih rendah untuk mengelola sumber daya perikanan.

Untuk mewujudkan usulan rencana pengelolaan tersebut, maka dibutuhkan pembuatan Peraturan Provinsi yang baru untuk mengatur mekanismenya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pentingnya tetap menghidupkan, melesatarikan, dan menjalankan tradisi/ adat istiadat yang ada pada masyarakat. Hal ini sangat membantu dalam pengelolaan perikanan dan menggerakkan perekonomian rakyat demi perikanan Indonesia yang lebih baik. (*)


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com