Selasa, 17 Oktober 2017

Pemkot Buru Penunggak Pajak

1 minggu yang lalu | 6:50 am
Pemkot Buru Penunggak Pajak

Baca Juga

MAKASSAR, WARTATIMUR.COM (27/9/2017) – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memburu penunggak pajak. Termasuk dari sejumlah hotel bintang lima, yang tunggakan pajaknya mencapai Rp 10 miliar.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, para penunggak pajak yang ada di Kota Makassar berasal dari berbagai sektor usaha. Sampai September 2017, secara keseluruhan yang harus ditarik dari penunggak pajak mencapai Rp 12 miliar.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Irwan Adnan, mengungkapkan, pemerintah kota terus menggenjot penarikan pajak dari wajib pajak sektor pengusaha hotel bintang lima, yang mencapai Rp 10 miliar. Sedangkan dari pengusaha rumah makan atau restoran sekitar Rp 2 miliar.

“Potensi Rp 12 miliar yang ada di jenis pajak,” ucap Irwan Adnan, Selasa (26/9).

Ia melanjutkan, potensi pajak yang bakal diperoleh Pemkot Makassar tidak hanya Rp 12 miliar. Pasalnya, dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika diakumulasikan, maka akan lebih besar lagi potensi pajak yang akan masuk di kas Pemkot Makassar.

“Piutang yang ada pada PBB itu hampir Rp 200 miliar karena ditambah dari tahun lalu. Tetapi untuk tahun 2017, target sekitar Rp 50 miliar,” ujarnya.

Untuk merealisasikan target itu, kata Irwan, pihaknya terus melakukan kegiatan pembinaan secara massif di berbagai hotel dan restoran yang nakal, dalam artian tidak membayar pajak. Jika menunggak hingga beberapa bulan, dilakukan pemasangan stiker dan spanduk untuk memberi efek jera.

“Sanksinya kalau mereka tidak mengindahkan informasi tersebut, maka kita akan meningkatkan jenjang yang lebih tinggi. Misalnya pencabutan izin usaha. Bahkan kalau perlu, penagihan paksa atau penyitaan aset mereka yang kita kerjasamakan dengan pihak kejaksaan,” ancam Irwan.

Irwan menegaskan, pencabutan izin akan dikonsolidasikan dengan beberapa SKPD terkait, untuk menindaki para wajib pajak yang nakal. “Kita tak ada tebang pilih, kita tidak lihat siapa pemiliknya karena itu tidak ada kaitannya. Semua kita sikat,” tegasnya.

Bapenda pun memberi kebijakan kepada para penunggak pajak yang memiliki pajak dalam jumlah besar. Mengingat, penundaan membayar pajak akan berdampak pada denda tiap bulan yakni 2 persen dari total tunggakan pajak. (*)


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com