Kamis, 25 Mei 2017

“Pemimpin”

2 tahun yang lalu | 6:44 am
“Pemimpin”

Baca Juga


 

   Penulis : Rahmad M Arsyad (Direktur Riset IDEC)

Dalam konsep manusia bugis, sebagaimana yang saya baca dalam sebuah artikel yang ditulis oleh saudara wahyudin halim (Jurnal Al- Ulum; 12;2012), dikenal empat standar kualitas ideal yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin yang biasa disebut sebagai “sulapa’ eppa’” .

Kualitas atau sifat tersebut, merupakan modalitas utama yang harus dimiliki setiap pemimpin. Seorang pemimpin bugis, dalam lontara mesti merepresentasikan empat sifat utama yakni panrita (saleh), warani (berani) macca (cerdas) dan terakhir adalah sugi (kaya).

Pada konteks yang sama, dalam masyarakat jawa dikenal pula empat ajaran filsafat kepemimpinan. Keempat ajaran tersebut adalah; Ilmu Hasta BrataWulang Reh,Tripama, dan Dasa Darma Raja. Sejumlah nilai filosofis dua kebudayaan tersebut, yang mewakili keragaman ke indonesiaan, jika dicermati secara seksama selain menekankan pada aspek umum‘kebijaksanaan juga menekankan pada satu hal penting yakni ‘kecerdasan’.

Seorang pemimpin selain bijaksana mestilah cerdas, atau dalam konsep manusia moderen sering dilekatkan pada ‘dimensi kapasitas’. Karena istilah kecerdasan itu sendiri memang menjadi hal yang begitu abstrak dalam konteks ke-kinian, apalagi setelah banyaknya formulasi bentuk kecerdasan yang biasa disebut sebagai multiple intelegency.

Pemimpin dan Pentingnya kapasitas dalam memecahkan Masalah

Mengapa seorang pemimpin mesti memiliki ‘kapasitas kecerdasan’ ? karena tugas utama seorang pemimpin adalah mampu menjawab masalah, memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi ditengah masyarakat. Sebagaimana dalam islam juga dirumuskan empat kriteria pokok seorang pemimpin ideal salah satunya Fathonah (kecakapan/kecerdasan), selain Tabligh, (mampu membawa risalah) Shiddiq, (benar) dan amanah (dapat dipercaya).

Fathonah adalah unsur penting yang mesti dimiliki bagi seorang pemimpin, karena pemimpin yang baik, adalah pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara cepat, cermat, dan tepat. Karena pemimpin dipilih untuk mengambil keputusan, merumuskan peta jalan yang terbaik bagi mereka yang dipimpin menuju cita-cita sejati manusia yakni ‘shiratal mustaqim.

Dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 4: 5, jelas sekali Allah SWT berpesan menyangkut persoalan kepemimpinan ini ; “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu“. Pertanyaanya, bagaimana rakyat bisa taat atas pemimpinnya, jika pemimpin tersebut tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya ? Atau pemimpin tersebut terlalu lemah dalam mengambil keputusan ?

Karena itu, hal yang sangat penting yang harusnya mulai dipikirkan oleh rakyat negeri ini, dalam memilih pemimpin adalah ‘kapasitas kepemimpinan’. Bahwa tidaklah salah menekankan dimensi kecerdasan menjadi sebuah standar kepemimpinan. Karena pemimpin yang memiliki kapasitas kecerdasan, tidak akan membawa rakyat dalam kondisi ketidakpastian dan dalam keadaan terobang-ambing.

Karena seorang pemimpin Fathonah, adalah mereka yang mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh rakyatnya. Bukan malah menjawab, ‘belum tau’, ‘tidak tau’ atau ‘bukan urusan saya’! Karena pemimpin dengan model seperti ini, sebenarnya menggambarkan rendahnya kualitas pribadi mereka.

Memang setiap orang memiliki kelemahan, demikian pula mereka yang menjadi pemimpin, untuk itulah mengapa seorang pemimpin dipilih adalah mereka yang paling sedikit kelemahan dan kekuranggannya? Karena itulah, mengapa uji kapasitas menjadi sangat penting sebelum seseorang ditetapkan menjadi seorang pemimpin, karena dirinya akan berhadapan dengan sejumlah persoalan yang butuh jawaban dan keputusan. Bukan mereka yang kebingungan dan penuh ketidakpastian!

Pentingnya wawasan kepemimpinan dalam pemerintahan

Kapasitas dan kecerdasan pemimpin apalagi dalam dimensi pemerintahan, sangat berhubungan dengan kualifikasi wawasan yang dimiliki. Untuk konteks indonesia, jika dirinya seorang presiden maka standar wawasan yang dimiliki haruslah berhubungan dengan pengetahuan territorial nasional dan tata pergaulan internasional, jika dirinya gubernur maka wawasan yang dimiliki adalah standar nasional dan minimal wilayah antar kepulauan, dan jika walikota atau bupati, minimal wawasan yang dimiliki adalah pengetahuan akan geografis wilayah propinsi dan tata pemerintahan daerah tingkat II.

Soalnya, kini ada banyak sekali mereka yang kemudian menjadi pejabat publik tanpa kualifikasi wawasan yang baik menyangkut lingkup teritorial geografis bahkan standar wilayah adimistratif pekerjaanya.

Kondisi ini, tentu semakin menunjukan kelemahan wawasan dan kapasitas kepemimpinan yang dimilikinya. Maka keputusan yang diambil juga akhirnya terkesan aneh, membuat bingung birokrasi dan rakyat yang dipimpin. Untuk itulah seorang pemimpin sebaiknya sebelum menjabat, mesti dilakukan ‘uji publik’ menyangkut keluasan dan keluwesan kapasitas intelektual dan pengetahuan akan lingkup bidang yang dipercayakan untuk dipimpinnya.

Dengan sistim demokrasi pupulisme, melalui mekanisme pemilihan langsung seperti saat ini, terkadang seorang pemimpin dikenal, disukai, didukung dan dipilih bukan karena kriteria-kriteria ideal kepemimpinan, namun lebih pada kemampuan kemasan pencitraan yang dilakukan oleh para spin doctor mereka.

Untuk itulah, perlu kiranya kita sebagai rakyat indonesia mulai menengok dan merenungi kembali nilai-nilai filosofis kearifan lokal yang kita miliki, menyangkut dimensi standar kepemimpinan. Demikian pula sudah waktunya dan sebaiknya kita mulai kembali membaca berbagai kriteria yang sudah dirumuskan oleh agama, menyangkut hal-hal penting sebelum memilih pemimpin.

Karena pada akhirnya, dengan modernisasi produk mekanisme kepemimpinan politik yang berbasis demokrasi langsung seperti saat ini, ‘suara rakyat’ yang menjadi penentu utama siapa yang akan menjadi pemimpin. Jika yang hadir adalah pemimpin yang lemah dan bodoh, itu karena kita mungkin lupa berbagai pesan-pesan kultural maupun pesan agama menyangkut standarisasi kepemimpinan yang harusnya kita pilih

Saya percaya mekanisme demokrasi itu sendiri, hanyalah alat untuk mencapai berbagai nilai ideal yang ada. Sementara pilihan tetap ditangan rakyat, untuk itu penting kita mulai mengisi pikiran dan hati kita akan berbagai nilai-nilai kearifan lokal dan pesan-pesan agama dalam memilih dan mendukung seorang pemimpin.


Penulis : ABR
Editor : ABR
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com