Minggu, 30 April 2017

Menyikapi Pelanggaran di Laut China Selatan

1 tahun yang lalu | 6:40 am
Menyikapi Pelanggaran di Laut China Selatan

Baca Juga

Oleh : DR. Yusa Djuyandi

Pelanggaran kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan oleh kapal nelayan China yang dilindung kapal penjaga keamanan China, merupakan persoalan yang perlu dianggap serius oleh seluruh komponen bangsa di negeri ini. Upaya intervensi yang dilakukan oleh kapal laut keamanan China terhadap kapal patroli Indonesia yang menangkap kapal nelayan China, adalah hal yang tidak dapat dibernarkan secara hukum. Adapun kemudian aksi protes dan peringatan yang dilayangkan pemerintah Indonesia kepada Kedutaan Besar China, dapat dinilai sebagai sebuah langkah politik yang tegas dalam upaya penegakkan kedaulatan negara.

Persoalan Laut China Selatan

Intervensi kapal patroli keamanan China yang berusaha melindungi kapal nelayannya dari tangkapan kapal patroli Indonesia, sebenarnya tidak terlepas dari upaya negeri tirai bambu tersebut untuk kembali menegaskan klaimnya atas Laut China Selatan. Klaim China memang kembali memanaskan situasi hubungan antar negara yang juga memiliki batas di wilayah laut tersebut, klaim ini juga kembali membuka peluang atas munculnya konflik antar negara. Memanasnya kembali kisruh Laut China Selatan telah dimulai kembali sejak 2015, dimana pada saat itu China menentukan kembali peta perbatasan lautnya yang meluas sampai pada beberapa titik wilayah baru. Dalam titik baru tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang dirugikan sebab didalamnya terdapat titik yang meliputi wilayah di kepulauan Natuna.

Tindakan pemerintah China yang membuat peta dengan titik baru di banyak wilayah Laut China Selatan, juga sebelumnya telah memunculkan reaksi keras dari negara-negara lain, seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Penyebarluasan wilayah baru ini terjadi karena China berpatokan pada klaim mereka atas Kepulauan Spratly, yang sebenarnya masih dalam status sengketa dengan Filipina serta Vietnam. Klaim sepihak China atas Pulau Spratly memang merugikan banyak negara yang memliki batas di Laut China Selatan, ini juga yang kemudian memunculkan reaksi keras Amerika Serikat dengan mengerahkan kapal perang ke kawasan sengketa pada Oktober 2015. Amerika Serikat sendiri mempunyai kepentingan atas teritori Laut China Selatan karena memiliki pangkalan militer di Filipina, sehingga klaim sepihak China akan dapat merugikan Amerika Serikat dalam memobilisasi armada perangnya.

Secara geopolitik posisi Pulau Spratly bagi China memang sangat strategis karena dapat memberikan banyak keuntungan, baik dari aspek politik dan pertahanan maupun dari segi ekonomi. Jika pulau itu berhasil dikuasi secara mutlak oleh China maka secara legal batas wilayah mereka akan bertambah, yang berarti juga kerugian bagi negara-negara lain. Bagi kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara, klaim atas dominasi China di Laut China Selatan sudah dirasakan dengan mulai banyaknya kapal-kapal laut China yang melanggar batas wilayah negara. Pelanggaran itu tidak hanya dari kapal nelayan mereka, tapi juga kapal patroli yang notabene digerakan pemerintah China untuk memantau perairan.

 

Dampak Bagi Indonesia

Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis, sebab perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara. Apabila kemudian wilayah ini menjadi objek sengketa atau dilanggar batas wilayahnya maka kedaulatan NKRI kembali dipertaruhkan, dan tentunya kita tidak ingin kembali mengulangi kesalahan yang sama beberapa tahun lalu ketika harus kehilangan Sipadan dan Ligitan. Selain berdampak bagi kedaulatan negara, perairan Natuna juga menyimpan kekayaan alam yang cukup melimpah. Selain daripada hasi laut, perairan di sekitar kepulauan Natuna juga kaya akan gas yang dapat dimanfaatkan bagi pasokan energi dalam negeri.

Masuknya kapal-kapal China ke wilayah perairan Indonesia dan adanya perlindungan dari kapal patroli mereka, telah menunjukan adanya upaya untuk menentang hukum laut internasional, khususnya terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Atas dasar kondisi itu memang sudah sewajarnya pemerintah Indonesia kemudian memberikan teguran yang keras kepada pemerintah China. Sensitivitas persoalan Laut China Selatan kini dengan kata lain tidak lagi menyangkut persoalan China dengan negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam mengatasi persoalan di Laut China Selatan seharusnya juga tidak lagi hanya sebatas sebagai penengah, namun juga aktif menjadi aktor yang mencegah negeri tirai bambu untuk memperluas wilayah kekuasaannya secara sewenang-wenang. Untuk mengatasi persoalan itu maka upaya diplomasi melalui komunikasi dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk dengan negara peng-klaim yaitu China, mutlak segera dihidupkan kembali. Upaya ini merupakan cara awal yang dapat ditempuh untuk menghindari adanya gesekan yang lebih parah di wilayah perairan.

 

Memperkuat Basis Pertahanan

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya diplomasi merupakan cara yang paling bijaksana untuk mengatasi konflik di Laut China Selatan, cara ini dapat menghindari terjadinya benturan atau konflik fisik antar negara. Namun demikian, upaya untuk memperkuat armada tempur di laut, darat dan udara dalam rangka menjaga kedaulatan perairan dan pulau terluar juga adalah hal yang penting. Memperkuat armada tempur dan menempatkannya pada wilayah perbatasan merupakan bagian dari strategi pertahanan yang efektif, terutama untuk menghalau segala bentuk ancaman yang datangnya dari luar. Sebaimana gangguan yang dilakukan oleh kapal Patroli China ketika menabrak kapal patroli milik aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, pada saat menggiring kapal nelayan China yang melanggar batas wilayah perairan.

Penempatan kapal dan pesawat patroli TNI Angkatan Laut dan Udara di perbatasan Laut China Selatan dan perairan Natuna, juga diperlukan dalam rangka mengimbangi kekuatan patroli negara lain. Dan bagi penulis adanya penempatan armada patroli TNI AL dan AU, tidak dapat disebut sebagai provokasi selama tidak dikerahkan secara berlebihan dan tidak melanggar batas wilayah negara lain. Penempatan kapal patroli TNI adalah sebuah kebutuhan dalam rangka menegakkan kekuatan dan kedaulatan negara, dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahan dari upaya diplomasi pemerintah.

Dalam rangka memperkuat basis pertahanan negara, kedepannya pemerintah bersama DPR juga perlu merancang kebijakan strategis pertahanan negara. Salah satu langkah yang kemudian dapat dilakukan adalah dengan menyediakan anggaran untuk menambah unit alat utama sistem senjata (Alutsista) bagi TNI. Penguatan Alutsista bagi TNI adalah bagian dari upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam menunjang fungsi pertahanan negara.

 

Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, dan Peneliti pada Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi)


Penulis : ABR
Editor : ABR
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com