Kamis, 22 Juni 2017

Mengakhiri Polemik !

2 tahun yang lalu | 9:43 am
Mengakhiri Polemik !

Baca Juga

 

Rusdy Mastura (Walikota Palu /  Dewan Penasehat Lembaga Riset IDEC)

 

Aneh rasanya menyaksikan perdebatan demi perdebatan di Indonesia akhir-akhir ini. Utamanya menyaksikan dua poros yang terus bersitegang menyangkut polemik undang-undang pemilihan kepala daerah. Baik pihak yang sepakat maupun yang menolak pengesahan undang-undang ini, menurut hemat saya kedua belah pihak, sama-sama sedang terjebak pada ‘polemik kegamangan konstitusional pasca amandemen undang-udang dasar 1945’.

Sebagai Walikota dua periode yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu saja posisi saya sepakat dengan argumentasi yang menyampaikan bahwa demokrasi harusnya mensyaratkan partisipasi penuh warga negara. Namun soalnya, benarkah demikian argumentasi muqadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  yang menjadi landasan konsep bernegara yang sah dan kita akui secara bersama-sama ?.

Mari kita lihat kembali pokok pikiran ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa negara Indonesia ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran pada alinea ketiga, pembukaan undang-undang dasar 1945 itulah yang menjadi landasan bagi kalangan yang mendukung pilkada lewat sistem perwakilan atau DPRD.

Karena mereka melihat bahwa sudah menjadi amanat dan tanggung jawab konstitusional, konsep kedaulatan yang kita anut adalah bersumber dan berdasar pada sistem permusyawaratan dan perwakilan dan bukan lewat asas kedaulatan rakyat secara langsung.

Namun, soalnya pada pasal undang-undang 1945 hasil amandemen di bagian penjabaran UUD 1945 yang menyangkut ‘bentuk dan kedaulatan negara’, justru menyatakan sebaliknya. Pada pasal 1 ayat ke 2 yang  sebelumnya berbunyi ;Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah amandemen justru berbunyi berbeda;  (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan inilah sumber polemik tersebut, karena pihak yang mendukung pilkada langsung bisa menggunakan basis argumentasi pasal 1 ayat ke 2 tersebut!.

Mengakhiri Polemik

Bagi saya, persoalan menyangkut apakah pemilihan kepala daerah akan dipilih langsung atau tidak, sekali lagi adalah persoalan dilema konstitusional itu sendiri. Dimana keduanya menjadi hal yang terbuka untuk diperdebatkan, padahal harusnya kita berani menentukan kemana arah konstitusi dan bangunan negara ini akan berlabuh.

Apakah kita akan menggunakan kedaulatan berdasarkan pada konsep perwakilan ataukah kita ingin menjalankan kedaulatan rakyat secara penuh. Maka jalan untuk mengakhiri polemik ini hanya ada satu jalan ; mari melakukan penyatuan dasar konstitusional antara pembukaan undang-undang dasar 1945 dan pasal-pasalnya, agar “antara kapala dan badan” menjadi satu kesatuan utuh bukan menjadi berbeda.

Untuk itu, maka sebaiknya lembaga konstitusi negara yakni mahkamah konstitusi hendaknya mampu membuat rumusan yang baku menyangkut persoalan ini. Atau jika diperlukan sebaiknya dilakukan referendum dengan dua pilihan, apakah kita akan menganut negara kesatuan dengan konsep perwakilan ataukah kita menganut sistem demokrasi langsung sebagai asas bernegara.

Karena dasar dari segala hal, termasuk dalam sistem politik dan kelembagaan politik adalah konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila. Tidak boleh antara dasar konstitusi dan praktek konstitusi menjadi bertentangan, apalagi menjadi begitu multi tafsir.

Maka, untuk mengakhiri polemik ini dan menghindari perpecahan yang lebih luas, sebaiknya dalam momentum ini, MK harus memikirkan dan memutuskan secara final konsep konstitusi yang akan kita anut, agar perdebatannya bukan berakhir pada sekedar perdebatan kepentingan dan ego politik.

Jalan Pematangan Demokrasi

Memang pekerjaan rumah terbesar bagi Indonesia kini adalah membangun stabilisasi politik, menghindari polemik yang tak perlu, dan mewujudkan negara kesejahteraan yang dicita-citakan. Untuk itu, sudah waktunya energi besar anak bangsa digunakan untuk membangun inovasi produktif bagi “pembangunan Indonesia yang hebat, namun berlandaskan semangat merah putih”.

Pematangan demokrasi harus dimulai dari finalisasi konstitusi, yang muaranya adalah kemajuan dan kesejahteraan rakyat secara luas. Karena tak ada gunanya kemerdekaan tanpa kesejahteraan, dan tak ada pula manfaatnya kesejahtreaan tanpa kemerdekaan.

 

Maka daripada para politisi senayan, elit-elit politik nasional, dan para pakar terus berdebat yang akhirnya hanya membentuk energi negatif dan kepercayaan atas pemerintah semakin jatuh di mata rakyat, sebagai walikota dan pribadi saya berharap hentikan polemik yang tidak perlu ini dengan jalan segera putuskan arah konstitusi yang jelas, final, dan mengikat!.

 

Jika akhirnya Mahkamah Konstitusi, MPR, DPR serta Presiden tidak mampu merumuskan kejelasan konstitusi tersebut, maka serahkan saja kepada rakyat untuk memutuskanya melalui jalan referendum. Walaupun kita ketahui, peluang untuk referendum adalah hal yang sulit, namun bukan berarti itu tidak mungkin.

 

Agar tak ada lagi yang saling melakukan klaim kebenaran atas nama rakyat, biarkan rakyat yang sesungguhnya bersuara dan memutuskan yang terbaik. Walau jika itu terjadi, sama artinya sidang-sidang DPR, MPR, MK dan Presiden telah berganti menjadi sidang rakyat secara langsung.*


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com