Jum'at, 21 September 2018

Membangun Kesepahaman Antara Tenaga Kesehatan

5 tahun yang lalu | 6:31 pm
Membangun Kesepahaman Antara Tenaga Kesehatan

Baca Juga

Oleh : Muh. Akbar Bahar (Dosen Fakultas Farmasi Unhas/ Mahasiswa Graduate school of medicine and pharmaceutical sciences, University of Toyama, Japan)

Tuntutan dunia kesehatan yang makin kompleks mendorong perubahan paradigma pelayanan kefarmasian yang pada awalnya hanya terbatas pada produk (drug-oriented) menjadi lebih luas karena juga mencakup tanggung jawab terhadap pasien (patient-oriented). Perubahan ini melahirkan sebuah konsep yang dikenal dengan pharmaceutical care/asuhan kefarmasian.

Asuhan kefarmasian adalah konsep pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, aman, dan efisien demi mencapai peningkatan kualitas hidup manusia. Asuhan kefarmasian meliputi berbagai aspek penggunaan obat oleh pasien. Termasuk keputusan untuk tidak menggunakan terapi obat, pertimbangan pemilihan obat,  dosis, rute dan metoda pemberian, pemantauan terapi obat, pemberian informasi dan konseling pada pasien (American Society of Hospital Pharmacists, 1993). Dalam asuhan kefarmasian, apoteker berkewajiban mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat (DRP =Drug Related Problem) baik yang potensial maupun nyata dan mengatasinya.

Peran apoteker ini dituangkan dalam PP 51 tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Bab I, pasal 1, ayat 1).

Disini secara menyeluruh telah dijelaskan ruang lingkup pekerjaan kefarmasian dari hulu ke hilir. Dimulai dari pembuatan hingga pengembangan obat. Lalu secara spesifik dijelaskan pula bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Bab I, pasal 1, ayat 4).

Jadi, jelas bahwa dalam asuhan kefarmasian hak dan kewajiban apoteker tidak mencakup penulisan resep.

Resep dan hubungan dokter-apoteker
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kita bisa menemukan definisi resep sebagai keterangan dokter tentang obat serta takarannya, yang harus dipakai oleh si sakit dan dapat ditukar dengan obat di apotek. Lebih spesifik lagi dalam Permenkes No. 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat, dijelaskan bahwa resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kedua pengertian ini dapat dengan jelas diketahui bahwa yang memilki kewajiban menulis resep adalah dokter dan apoteker bertugas untuk memberikan pelayanan atas resep. Tetapi hal yang menarik untuk digarisbawahi adalah resep itu berupa ‘permintaan’ tertulis bukan ‘perintah’ tertulis dari seorang dokter kepada apoteker. Perintah memberikan tendensi adanya hierarki, yang tentunya  sangat berbeda dengan permintaan. Oleh karena itu, penggunaan istilah ‘babu dokter’ sangat tidak tepat dilekatkan pada konteks peresepan.

Permintaan atas obat bukanlah sebuah hal yang bersifat mutlak. Lebih daripada itu, apoteker berkewajiban melakukan tugasnya sebagai Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) atas sebuah resep. Apoteker wajib menjamin aspek rasionalitas resep tidak hanya dari sisi farmakodimanik tetapi juga dari sisi farmakokinetik dan farmasetik.

Walaupun kemudian peran apoteker ini terkadang disalah-artikan sehingga muncul anggapan bahwa apoteker ini bertindak sebagai ‘polisi’ resep yang akan menegur dokter jika melakukan kesalahan. Kesalahpahaman ini bisa dihindari jika saja anggapan ini dilihat secara lebih terbuka bahwa kata ‘menegur’ diganti dengan kata ‘mengingatkan’ yang berarti ‘menjaga dari kesalahan’ bukan ‘menyalahkan karena melakukan kesalahan’. Karena tujuan pekerjaan profesional kedua profesi ini adalah sama. Bertugas untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam menjalankan peran ini pun apoteker senantiasa diwajibkan untuk menjunjung tinggi kode etik profesi serta menjaga harkat dan martabat profesi lain.

Kapitalisasi pendidikan kesehatan
Kapitalisasi pendidikan khususnya pendidikan kesehatan tidak hanya terjadi pada pendidikan kedokteran tetapi menjangkiti semua pendidikan profesi kesehatan. Hampir di setiap sudut kota, kita dengan mudah mendapatkan perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang menawarkan pendidikan di bidang kefarmasian, keperawatan dan kebidanan.

Perluasan akses pendidikan memang sangat penting. Begitupula kekurangan tenaga kesehatan di Indonesia harus segera dipenuhi. Tetapi pendidikan tinggi tidak boleh hanya mengejar kuantitas, dan melupakan kualitas lulusan. Organisasi-organisasi profesi kesehatan memiliki tanggungjawab penuh untuk menjamin dan mengontrol kompetensi dari tenaga kesehatan. Karena hanya dari tenaga kesehatan yang berkualitaslah, pelayanan kesehatan yang berkualitas akan lahir.

Jabatan strategis dan kompetensi
Jabatan/posisi strategis dalam sebuah lembaga berbeda dengan pekerjaan profesional dari sebuah profesi. Misalnya yang berhak melakukan tindakan medis adalah dokter atau yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker. Pada batasan pekerjaan ini, jika seseorang bekerja tidak atas dasar kompetensinya maka jelas sanksinya adalah pidana sesuai peraturan perundangan.

Kita bisa melihat secara bersama sistem penempatan personel pada jabatan-jabatan strategis di Indonesia masih jauh dari prinsip meritokrasi. Jabatan-jabatan seperti menteri kesehatan, kepala BPOM, kepala dinas kesehatan, bahkan Puskesmas bukanlah jabatan karir melainkan jabatan politik sehingga terkadang tidak memandang apakah dia seorang dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana kesehatan masyarakat ataupun perawat [kecuali rumah sakit yang mengharuskan tenaga medis (membutuhkan diskusi yang lebih lanjut)].

Bukan rahasia lagi ketika terjadi pergantian kepala daerah misalnya, maka akan diikuti dengan pergantian pimpinan-pimpinan lembaga di daerah tersebut tidak terkecuali kepala dinas kesehatan, rumah sakit, maupun Puskesmas. Oleh karena itu, secara umum masalah jabatan ini tidak terkait dengan kompetensi dan dikotomi profesi tetapi lebih kepada masalah politik.

Menggagas kolaborasi tenaga kesehatan yang ideal
Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal dibutuhkan kerjasama antartenaga kesehatan yang maksimal. Parameter sederhana telah terbangunnya kolaborasi tenaga kesehatan yang ideal adalah ketika para tenaga kesehatan sudah mampu melihat catatan kesehatan seorang pasien pada lembaran yang sama dengan posisi yang setara sebagai sebuah tim kesehatan. Dalam tim ini para tenaga kesehatan memiliki hak untuk memberikan pendapat dan mempertanyakan tindakan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kapasitas profesional mereka masing-masing.

Hal ini bisa tercapai jika komunikasi dan rasa saling pengertian antar tenaga kesehatan bisa terbangun dengan baik. Kedua hal inilah yang terkadang tidak terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan friksi-friksi yang tidak menguntungkan untuk semua pihak.

Komunikasi dan rasa saling pengertian ini haruslah bisa dibangun sedini mungkin sejak para tenaga kesehatan ini berstatus mahasiswa baru. Perguruan tinggi harus bisa membuat sebuah pola pendidikan yang akan melibatkan partisipasi antarcalon tenaga kesehatan. Proses ini kemudian harus tetap terjaga selama mereka mahasiswa dan dilanjutkan pada masa mereka memasuki pendidikan praklinik.

Perguruan tinggi dan rumah sakit tempat belajar haruslah memberikan ruang-ruang kerjasama bagi mereka. Melalui proses ini diharapkan bahwa mereka akan terlatih memecahkan masalah secara bersama sehingga ketika mereka memasuki dunia klinik, mereka tidak lagi merasa canggung untuk bekerjasama dengan profesi kesehatan lain.

Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan diri kami pada khususnya bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas profesional kita adalah dengan terus menerus belajar mengasah pengetahuan dan keterampilan kita tanpa mengurangi penghargaan kita terhadap kapasitas profesional orang lain. Semoga ke depan kerjasama antarprofesi kesehatan makin terbangun demi mencapai cita-cita bersama yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas dan sejahtera. (*)


Penulis : Warta Timur
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com