Jum'at, 21 September 2018

MAUPE MAROS : KAMI SIAP AMBIL BAGIAN DALAM PENGAWASAN PEMILU

1 minggu yang lalu | 2:47 pm
MAUPE MAROS : KAMI SIAP AMBIL BAGIAN DALAM PENGAWASAN PEMILU

Baca Juga

MAKASSAR, WARTATIMUR.COM-Perwakilan Yayasan Pendidikan Politik Perempuan Maupe Maros, Hasriani menyatakan sikap terkait kesediaan yayasan untuk mengawal perjalanan pemilu yang akan datang sebagai wujud pengawasan partisipatif di tengah dialog yang bertajuk “Pendidikan Politik Menuju Pengawasan Partisipati pada Pemilu” yang diselenggarakan oleh Tim pengabdian Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddi, minggu (09/09).

“Kami siap untuk ambil bagian dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu di setiap tahapannya dalam membantu kinerja Bawaslu nantinya. Karena bagaimanapun khususnya sebagai yayasan pendidikan politik perempuan yang mendorong perempuan untuk terjun di dunia politik, kami menyadari bahwa calon perempuan hingga detik ini masih menjadi sosok yang rentan terhadap tindakan diskriminatif dalam tahapan perolehan suara” ujar Hasriani di tengah dialog.

Bertempat di Aula KPU Maros, diskusi yang dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Maros dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI ini dihadiri oleh 78 orang peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, organ pemuda, dan organ perempuan yang ada di Kabupaten Maros.

Sufirman (Ketua Bawaslu Maros) memberikan arahan kepada kelompok masyarakat maupun organisasi yang bergerak di bidang apapun untuk turut mendukung terwujudnya pengawasan pemilu partisipatif dengan mendaftarkan organisasi atau komunitasnya di Bawaslu setempat guna mendapatkan akreditasi sebagai pengawas pemilu yang berhak melaporkan secara langsung potensi-potensi pelanggaran yang ada di masyarakat.

“Kami berharap dengan keterlibatan masyarakat dalam menjadi mata dan telinga badan penyelenggara dan pengawas pemilu dapat mempengaruhi semua pihak secara psikologis untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu”tukas Sufirman

Diskusi di bawah arahan Endang Sari akademisi dari Unhas ini, juga menyinggung terkait politik uang yang masih menempati posisi pertama sebagai kasus pelangaran pemilu yang terjadi di masyarakat oleh Prof. Muhammad Al-Hamid, M.Si anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI sebagai pembicara sekaligus ketua pengabdian .

“Semua akan mendapat sanksi baik pemberi maupun penerima, meskipun tidak ada aturan yang mengatur terkait konsekuensi hukum bagi yang menerima uang dari calon tertentu dengan tujuan mempengaruhi suara menjelang pemilu, namun jika Bawaslu menghendaki itu sebagai pelanggaran, kita dapat menggunakan pasal suap untuk menindaklanjuti masalah ini” ujar mantan ketua Bawaslu RI tersebut ditengah-tengah diskusi

Melaui diskusi yang dimulai pukul 13.30 WITA ini badan penyelenggara pemilu menghimbau untuk terlibat aktif dalam upaya penciptaan pemilu yang demokratis melalui pengawasan partisipatif, karena bagaimanapun masyarakat merupakan pengamat langsung atas kasus pelanggaran pemilu yang ada di sekitar.(OM)


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com