Selasa, 21 November 2017

“ Konflik DPR, Salam Lima Jari”

3 tahun yang lalu | 3:03 am
“ Konflik DPR, Salam Lima Jari”

Baca Juga

    ( Oleh : Rusdy Mastura/MPO Pemuda Pancasila Sulawesi Tengah)

 

 

Salam tiga jari presiden Jokowi belum disambut oleh Dewan Perwakilan rakyat. Buktinya, jangankan bersatu para anggota DPR-RI malah terus terlibat konflik bahkan saling membentuk DPR tandingan. Padahal apa yang dilakukan oleh anggota DPR yang terhormat justru mencerminkan prilaku yang tidak pancasilais sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo lewat salam tiga jarinya; Persatuan indonesia!

Menyaksikan kondisi DPR saat ini membuat saya sungguh prihatin. Pasalnya DPR adalah lambang keragaman, keberbedaan dan ke -indonesiaan. Anggota DPR yang terhormat adalah representasi wakil-wakil partai politik sekaligus wakil dari masing-masing wilayah indonesia.

Para anggota DPR tersebut adalah representasi kampung mereka masing-masing. Jika para anggota DPR tersebut terus terlibat konflik, maka rakyat akan mengambil contoh dari elit mereka. Maka konflik antar kampung menjadi marak, mahasiswa tawuran, dan perpecahaan dimana-mana.

Konflik DPR dan Hilangnya Semangat Pancasila

Sudah waktunya kita mengembalikan pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh intelektual muda Yudi latif ketika menyampaikan; “Selama Pancasila hidup di jiwa kita Indonesia tetap ada”. Pertanyaanya masihkah pancasila hidup dalam alam berpikir para pemimpin politik negeri ini ?

Dengan alasan kebebasan dan demokrasi, banyak dari elit-elit politik justru semakin menjauhkan pancasila dari kehidupan dan alam berpikir bangsa dan negara ini. Padahal ajang kompetisi telah berlalu, pemilihan presiden sudah selesai, namun fragmentasi antar koalisi masih berlanjut di DPR.

Jika terus seperti ini, maka yang menjadi korban adalah rakyat. Proses legislasi akan semakin lambat, persiapan penyusunan budgeting DPR akan tertunda, dan program-program pemerintahan akan lambat, bahkan bisa jadi pemerintah juga berjalan tanpa kontrol.

Maka saya berharap para anggota DPR dan elit-elit partai politik untuk segera berhenti berpolemik sudah waktunya kita mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat, sebagaimana nama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu sendiri.

Mengembalikan Semangat Pancasila dalam Salam Lima Jari

Pada bagian lain, pancasila sebagai dasar konstitusi sebagaimana cita-cita demokrasi konstitusional yang kita anut, mestinya kembali harus di jadikan sebagai pegangan utama dalam pembangunan demokrasi bagi bangsa dan negara ini bukan hanya sebagai pajangan semata.

Tanpa pancasila indonesia dan undang-undang dasar 1945 indonesia tak pernah ada, karena dasar negara ini adalah kedua hal tersebut. Menurut hemat saya, demokrasi indonesia yang sejati adalah demokrasi dengan lima bagunan sila yang menjadi asas negara ini.

Prinsip-prinsp demokrasi pancasila harus menjadi cerminan dari demokrasi kita. Pertama, demokrasi yang menghargai ‘keberagamaan dan keberagaman’ sebagaimana prinsip dan nilai-nilai ke-Tuhanan yang hidup dalam masyarakat indonesia.

Kedua, demokrasi kita adalah demokrasi yang mengakui prinsip-prinsip kesetaraan sesama manusia, keadilan, cara dan praktek hidup yang beradab. Ketiga, persatuan indonesia dimana demokrasi kita bukanlah demokrasi yang berprinsip menang dan kalah, namun demokrasi yang mengarahkan sprit bangsa bagi tujuan persatuan dan kesatuan negara. Tak ada tempat bagi ego golongan, kelompok, apalagi pribadi dalam negara ini karena kita satu yakni Indonesia!

Ke-empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi indonesia adalah demokrasi dengan prinsip-prinsip kerakyatan dan kebijaksanaan, yang mengedepankan nilai musyawarah dan mufakat.

Jika para anggota DPR ingin indonesia lebih baik maka prinsip musyawarah dan mufakat ini mesti dikedepankan bukan ditinggalkan. Karena bagaimana mungkin kita mengajak rakyat untuk saling bermusyawarah jika para pemimpin-pemimpin politiknya sendiri tidak mampu menjalankanya.

Kelima, prinsip demokrasi pancasila indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat indonesia. Prinsip-prinsip keadilan ini mestinya menjadi tujuan utama dari demokrasi yang kita jalani. Tak ada demokrasi tanpa keadilan sosial, dan demikian pula tak ada keadilan sosial tanpa demokrasi.

Sekali lagi demokrasi yang kita jalani sudah waktunya dikembalikan pada jalur yang benar. Jalur demokrasi konstitusional dengan berpegang teguh pada dua prinsip konstitusi yakni pancasila dan undang-undang dasar 1945. Karena indonesia masih bisa bertahan selama bangsa dan negara ini masih menjadikan dua prinsip negara tersebut menjadi landasan dan falsafah hidup.

Jika tidak, sebagaimana yang ditunjukkan oleh DPR saat ini bukan tidak mungkin perpecahan DPR akan menjadi cermin pecahnya indonesia. Maka saya saya hanya ingin mengigatkan; pancasila abadi, salam lima jari, NKRI harga Mati!

 


Penulis : ABR
Editor : ABR
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com