Minggu, 23 September 2018

Komite Sekolah Diminta Tidak Bebani Siswa

4 tahun yang lalu | 7:27 am
Komite Sekolah Diminta Tidak Bebani Siswa

Baca Juga

PAREPARE, WARTATIMUR.COM – Perilaku Komite Sekolah yang kerap membebani siswa dan orang tua siswa melalui pungutan iuran komite, mendapat sorotan dari Pemerintah Kota Parepare dan Dewan Pendidikan Kota Parepare.

Kedua institusi ini sepakat menghentikan kebiasaan ‘buruk’ tersebut, yang dinilai dapat menghambat upaya mengurangi angka anak putus sekolah.

Menerima pengurus Dewan Pendidikan Kota Parepare di ruang kerjanya, Rabu (5/2), Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, menyatakan pemerintah daerah akan berupaya mendorong komite sekolah lebih mandiri dan mencari sumber-sumber pembiayaan di luar orang tua siswa.

Penegasan ini disampaikan Taufan merespon laporan Ketua Dewan Pendidikan Kota, HA Faisal Andi Sapada, perihal banyaknya orang tua siswa mengeluhkan pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah, kendati hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan.

Taufan juga sepakat dengan ide pemilihan Komite Sekolah secara serentak. “Itu ide yang bagus, saya sepakat dengan Pak Wawali (Ketua dewan Pendidikan, red), kenapa kita harus kaku. Pemilihan anggota legislatif saja bisa dilakukan secara serentak,” ujar Taufan sedikit bercanda.

Menurut Taufan, upaya meningkatkan kualitas pendidikan Kota Parepare tak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Ia berharap, ke depan, supporting Dewan Pendidikan Kota Parepare dalam peningkatan mutu pendidikan dapat lebih ditingkatkan. Utamanya bagaimana Dewan Pendidikan melakukan sentuhan-sentuhan moral kepada para guru dan kepala sekolah terkait upaya pemerintah daerah mengatasi isu-isu terkait moralitas di kalangan pendidik.

“Alhamdulillah, selama saya menjadi Walikota Parepare bersama pak Wawali, isu-isu seperti ini tidak lagi terjadi. Kita berharap, ini menjadi perhatian kita semua,” kata Taufan.

Pada kesempatan ini, Taufan juga kembali menyampaikan obsesinya untuk menjadikan Kota Parepare sebagai mercusuar pendidikan di utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan siswa dari biaya transportasi melalui program transportasi gratis, hanya sebagian kecil dari maksud pelaksanaan kebijakan tersebut. Lebih dari itu kata Taufan, bagaimana program ini membelajarkan siswa untuk disiplin dan tepat waktu sampai sekolah.

Selain itu, tambahnya program transportasi gratis adalah bagian dari program pendidikan gratis yang merupakan kebijakan nasional yang harus disahuti oleh pemerintah daerah, melalui inovasi dan kreativitas.

Khusus untuk kebijakan transportasi gratis, kata Taufan, salah satu tujuan kehadiran program ini adalah meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi pada pelajar. “Jadi ada edukasi di situ,” katanya. (NR)


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com