Rabu, 22 November 2017

Kibar dan IPPMB Tuntut Kejati Tangani Korupsi Bupati Barru

3 tahun yang lalu | 2:09 pm
Kibar dan IPPMB Tuntut Kejati Tangani Korupsi Bupati Barru

Baca Juga

MAKASSAR, WARTATIMUR.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aktivis Barru (KIBAR) dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Bacu-Bacu (IPPMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Sulsel menuntut Kejati segera menengani kasus korupsi Bupati Barru, Senin (6/1).

Salah satu massa aksi menyatakan KIBAR adalah Lembaga yang mengawal KKN yang ada di Kab. Barru yang sangat meresahkan Manyarakat akhir-akhir ini. Menurutnya, korupsi saat ini sangat menggurita dalam sendi kehidupan di Indonesia khususnya di Kab Barru

“Jangka panjang dalam tujuan ini mencoba memformulasikan model kebijakan Bupati yang secara definitif sehingga gejolak-gejolak yang terjadi serupa di masa yang akan datang di tanggulangi secara reaktif, bukan secara intimidasi Keluarga, dan secara premanisme oleh birokrasi dan pimpinan daerah yang ada di Kab. Barru,” teriak salah satu massa aksi.

Sesuai UUD tipikor yang berlaku di indonesia, massa aksi meminta agar kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menyelidiki kasus-kasus dan ketimpangan yang terjadi selama ini di kab Barru.

Berikut tuntutan massa aksi:

1. mendesak Kepada Kejati Untuk segera mengambil langka nyata yang lebih konkrit untuk menuntaskan kasus yang ada di Kab.barru

2. dana Bansos tahun 2013 sebanyak 300 juta yang di duga salah peruntukannya

3. DAK .Dana alokasi Khusus Diknas pendidikan Tahun 2012 di libatkan Mantan Kadis Andi amrullah Patotori,,yang merugikan negara 1,6 Milyar

4. Dana Jamkesda dan di ganti nama BPJS yang di potong melibatkan kadis dr.Haryanda Dinas kesehatan Kab.barru

5. Bantuan Peralatan Medis Rumah Sakit umum daerah melibatkan Dirut RSD dr.Lukman yang merugikan negara ratusam juta

6. DAU Dana Alokasi Umum Tahun 2013 merugikan Negara Rp.423 milyar

7. Proyek Reboisasi 500 H yang di Mark-up sampai 300 H di kecamatan pujananting

8. Bisnis Buku yang di perjual belikan oleh Bupati Kab.Barru di setiap Sekolah SD sampai SMP

9. Apabila Kejati tidak melaksanakan Tujuan negara sebagaimana yang di amanatkan dalam UUD TIPIKOR yang berlaku,maka kami minta agar kiranya Mundur dari jabatannya Dalam tempo yang sesingkat-sikatnya. (NR)


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com