Jum'at, 21 September 2018

DPRD Dukung Perwali Larangan Kegiatan Politik di Kawasan CFD

4 bulan yang lalu | 8:16 am
DPRD Dukung Perwali Larangan Kegiatan Politik di Kawasan CFD

Baca Juga

MAKASSAR, WARTATIMUR.COM (24/4/2018) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung upaya pembentukan peraturan wali kota (Perwali) larangan kegiatan politik di kawasan Car Free Day (CFD) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara mengaku jika rencana tersebut patut didukung, dikhawatirkan kawasan CFD tak lagi menjadi kepentingan masyarakat, akan tetapi bergeser menjadi ajang kampanye politik.

“Saya kira memang tujuannya CFD itukan untuk sarana berolahraga bagi masyarakat atau kampanye dukungan menjaga lingkungan hidup, jadi itu harus kita dukung,” ujar legislator asal fraksi Demokrat ini, Selasa (24/4/2018).

Menurutnya, rencana larangan tersebut tidak menjadi soal apalagi kawasan CFD ini merupakan kebijakan pemerintah yang telah diatur oleh Perwali. Sehingga rencana ini pun harus mendapat persetujuan dari masyarakat hingga tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

“Kawasan CFD kan ada Perwalinya, karena konsumsinya adalah untuk masyarakat umum, jadi idealnya memang tidak boleh terkontaminasi dengan agenda-agenda politik. Kalau masyarakat memang menginginkan di area CFD itu tidak boleh ada kegiatan politik, tentu itu bisa jadi pertimbangan,” terang Abdi.

Namun, lanjutnya, Perwali yang akan mengatur larangan tersebut juga harus diperjelas, dikhawatirkan pula jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dibatasi untuk beraktifitas di kawasan CFD.

“Bisa saja kan ada orang politik tidak setuju, karena misalnya ingin menggelar jalan santai, terus dilarang padahal itu kan juga olahraga. Saya kira yang begitu yang harus diperjelas batasan-batasannya, seperti harus ijin khusus, atau boleh asalkan tidak memasang tanda gambar atau alat peraga. Kalau semuanya jelas pasti kita dukung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal menyatakan perumusan perwali yang akan dirumuskan tersebut akan memuat larangan kegiatan politik seperti kampanye kandidat atau kegiatan yang berbau politik lainnya.

Menurutnya, kawasan CFD selain diperuntukkan untuk sarana olahraga juga sebagai ruang publik untuk kegiatan pendidikan, kebudayaan dan lingkungan hidup.

“Baru mau dirumuskan Perwalinya. Jadi selain kegiatan olahraga, pendidikan, kebudayaan dan lingkungan hidup itu dilarang atau minimal dalam aturannya nanti harus butuh ijin khusus,” jelas Deng Ical sapaan akrabnya. (*)


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com