Senin, 23 Juli 2018

DKPP Sidang Dugaan Pelanggaran Pemilu

4 tahun yang lalu | 8:12 am
DKPP Sidang Dugaan Pelanggaran Pemilu

Baca Juga

MAKASSAR, WARTATIMUR.COM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik pemilu yang dilakukan oleh salah seorang komisioner KPU Kota Palopo, M Syawal. Selain Syawal, juga Ketua Panwaslu Kota Pangkep, Ibrahim dan anggotanya Basir.

“Hari ini, DKPP melakukan sidang kode etik pemilu. Ada dua kasus berbeda yang di sidang,” kata Pimpinan Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, saat ditemui dikantornya di jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (30/4/).

Sidang ini yang digelar di lantai II kantor Bawaslu Sulsel dipimpin oleh anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, didampingi Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, Komisioner KPU Sulsel Faizal Amir dan 2 perwakilan masyarakat.

Azry mengatakan komisioner KPU Palopo disidang dalam kasus dugaan kedapatan membawa alat peraga milik calon legislatif di Kota Palopo. Sementara, Ketua Panwaslu Pangkep dan anggotanya disidang dalam perkara ketidakprofesional dalam menangani pelanggaran pemilu di Kabupaten Pangkep.

“Kalau komisioner KPU Palopo disidang kasus kedapatan membawa alat peraga caleg. Sementara, Panwaslu Pangkep diadukan oleh masyarakat karena tidak profesional dalam menangani perkara pelanggaran,” ucapnya.

Sementara itu Hidayat mengatakan dua anggota Panwaslu Pangkep tersebut diadukan oleh masyarakat atas nama Nur Ahmad dalam beberapa perkara pengaduan diantaranya adanya laporan dari panwascam yang menemukan dugaan pelanggaran pemilu di Kecamatan Marang, Pangkep.

Namun, laporan tersebut dinilai tidak ditindak lanjuti sehingga berujung kadaluarsa. Pengadu juga persoalkan pekerjaan dua anggota Panwaslu tersebut. Ibrahim berprofesi sebagai guru, sementara Basir sebagai penyuluh di kantor agama Pangkep.

“Ada lima poin yang diadukan pengadu. Dua diantaranya yakni adanya laporan yang ditemukan Panwascam terkait dugaan pelanggaran pemilu dimana keduanya melarut-larutkan laporan itu sehingga kadaluarsa. Poin kedua, pengadu persoal pekerjaan kedua panwaslu,” jelas Hidayat.

Untuk komisioner KPU Kota Palopo sendiri Hidayat menyatakan melakukan penggalian dan pembuktian yang bersifat material atas laporan dugaan komisioner melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu dimana terbukti membawa sejumlah uang dan gambar salah satu calon anggota legistaltive.

“Kalau yang Palopo itu kasusnya karena kedapatan membawa sejumlah uang dengan gambar Caleg di mobilnya saat ada razia yang dilakukan polisi lalu lintas,” tambahnya.

Lebih jauh Hidayat mengatakan belum bisa memberikan hasil dari persidangan ini karena harus melalui sidang pleno. Namun dirinya menjelaskan apabila sesuai penilaian para terlapor tidak terbukti maka akan melakukan rehabilitasi dan mengembalikan nama baiknya, sedangkan jika terbukti tiga kategori sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemecatan.

“Sidangnya sudah selesai, kami telah periksa saksi, pengadu, dan terlapor. Kami belum bisa memberikan penilaian karena perkara ini akan kami bahas di rapat pleno DKPP di Jakarta, jika mereka terbuti maka kami akan kenakan sanksi undang-undang penyelenggaraan Pemilu no 15 tahun 2011,” ujarnya. (IR)


Penulis : Asri Abdullah
Editor : Asri Abdullah
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com