Jum'at, 23 Juni 2017

Demonstrasi Mahasiswa Untuk Siapa?

2 tahun yang lalu | 3:40 am
Demonstrasi Mahasiswa Untuk Siapa?

Baca Juga

Oleh: Ruslan (Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin)

Cukup menarik bila membahas tentang mahasiswa, apalagi beberapa hari belakangan ini diramaikan dengan aksi unjuk rasa mennutupi ruas-ruas jalan. Penutupan jalan utama oleh ratusan mahasiswa menjadi salah satu rangkaian demonstrasi yang tak pernah hilang sejak dekade awal. Keputusan pemerintahan untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), memicu berkobarnya demonstrasi dari berbagai kampus dimakassar.

Bahkan tak jarang demontrasi yang berbuntut pada kekerasan, pengrusakan fasilitas umum dan konflik dengan pihak kepolisian dan warga sudah menjadi barang usang. selain mereka berasal dari kalangan akademis yang bergelut dengan segudang teori namun mereka juga seorang yang sangat progresif menentang ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari penguasa yang zalim.

Sebagai seorang akademisi sudah barang tentu telah dipersenjatai oleh segudang ilmu dari institusi kampus, untuk bekal ketika berada di tengah-tengah masyarakat yang timpang. Bukan tidak mungkin kalau kita menemukan banya kecacatan dan penyakit sosial yang berkembang, sehingga kita dituntut untuk menjadi publik figur yang dapat menyelesaikan penyakit masyarakat.

Inilah tugas besar yang dibebankan kepada mahasiswa agar jeli melihat persoalan yang ada, sehingga dapat menemukan solusi alternatif tanpa merugikan orang lain. apa yang disebut oleh Ideolog Revolusi Iran Ali Syariati sebagai Rausyan-fikr, yaitu orang-orang tercerahkan. Peran rausyan-fikr (orang tercerahkan) sangat sentral mengingat kultur kebudayaan indonesia beraneka ragam, sehingga proses pengambilan resolusi konflik di perlukan tindakan-tindakan cerdas pula.

Memang kita tidak boleh terlalu berharap banyak kepada mahasiswa untuk memerangkan tugas-tugas para cendekiawan tercerahkan, mengingat sebagaian besar dari mereka memiliki ciri dan klasifikasi tersendiri. Identifikasi tersebut dapat dilihat ketika kita mengamati aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh civitas akademika, dimana mereka digeluti dengan sikap hedonis dan apatis. Banyak yang datang kuliah karena ikut-ikutan teman atau hanya sekedar mencari teman pria maupun laki-laki dan banyak motif lainnya.
Kampus bukan lagi menjadi arena kontestasi mencari ilmu, melainkan tempat mencari jodoh dan tumbuh suburnya budaya kebarat-baratan.

Salah seorang tokoh pendidikan kritis Paulo Freire membagi kesadaran manusia kedalam tiga item pertama; kesadaran teologis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Apa yang dideskripsikan di atas tadi, dimana mahasiswa hanya sekedar menjadi pajangan (properti) kampus tidak akan menghasilkan mahasiswa yang sadar secara kritis, melainkan mereka terjebak dalam penjara pikiran atau masih dalam kesadaran artifisial semata. Seorang mahasiswa yang memiliki kesadaran kritislah menurut penulis yang dapat memainkan peran-peran Rausyan-Fikr. Mereka peka terhadap lingkungan sosial yang menindas masyarakatnya, dan mengorganisir kedalam suatu kelompok organisasi progresif.

Jalanan Adalah Jawaban

Pandangan masyarakat umum ketika melihat para demonstrasi mahasiswa sangat beragam komentarnya. Namun tidak sedikit mencela dan mengkritik dengan pedas bahkan mengutuk ketika menimbulkan deretan kemacetan ibu kota. Akan tetapi disisi lain malah memberikan apresiasi dan dua jempol kepada para demonstran. Aksi unjuk rasa (parlemen jalanan) mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang baru-baru ini telah dinaikan oleh pemerintahan Jokowi-Jk setelah lawatan keluar negeri.

Disadari atu tidak kebijakan pemerintahan jokowi-jk untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), merubah konstelasi harga barang. Mulai dari sandang, pangan dan harga kebutuhan pokok lainnya, melambung tinggi. Sudah barang tentu masyarakat pada umumnya yang hidup dibawah garis kemsikinan, mengalami dampak kongkret dari adanya kebijakan membatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mungkin masyarakat pada umumnya masih ingat dengan sikap partai besutan ibu megawati PDIP, mengambil jalan berbeda dengan pemerintahan SBY yang mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). PDIP sebagai partai oposisi menolak dengan keras kebijakan pemerintahan, dengan berbagai alasan.

Tak hanya sampai disitu partai ini membuat buku saku tentang argumentasi partai menolak kenaikan BBM. Hampir semua anggota dewan dan wartawan dibagikan digedung parlemen. Dan tak ketinggalan masyarakat kecil yang didatangi oleh anggota DPR di kampung-kampung lumbung suaranya, mendapatkan buku yang sama pula. Namun setelah partai mendapatkankan kue kekuasaan dan menikmati kursi panas, tak memerlukan waktu yang cukup lama untuk merubah paradigma awal menuju paradigma pro pasar. Sangat disayangkan partai yang mengusung ekonomi kerakyatan dan pro wong cilik justru menghianati kehendak rakyat.

Aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen organisasi, semacam BEM, HMI, PMII, LMND, dan organisasi kedaerahan lainnya akhri-akhir ini sangat mencuat. Gerakan mahasiswa menolak kenaikan BBM tumpah ruah dijalan-jalan utama, menutup (Blokade) jalan, membakar ban mobil, menghadang kendaraan merupakan bagian dari manajemen aksi yang tak bisa dipisahkan.

Ketika jalan utama lumpuh maka perputaran roda perekonomian mengalami penurunan drastis, dan selalu saja muncul pengklaiman dari beberapa oknum yang merugi sekian puluhan juta rupiah. Entah dari mana datangnya kalkulasi kerugian yang begitu banyak, padahal ketika harga melambung tinggi akibat pengaruh harga minyak maka bukan satu atau orang yang merasakan kerugian, namun masyarakat banyak. Ada yang menenggarai bahwa aksi demonstrasi mahasiswa yang berbuntut bentrok dengan masyarakat dan pihak kepolisian, ada aktor intelektual yang bermain dibelakang layar, memanfaatkan demonstrasi, untuk menggiring ke isu politik. Sehingga gerakan mahasiswa selalu ada yang mengklaim.

Masyarakat anti pati melihat gerakan mahasiswa yang berujung bentrok dengan pihak kepolisian, sebab mahasiswa adalah kaum intelektual terdidik yang memiliki pandangan luas kedepan, sehingga dalam proses penyampaian aspirasi harus dengan cara-cara yang santun dan bermartabat. Bukan malahan menciptakan kegaduhan dan instabilitas pemerintahan daerah, melainkan memberikan kontribusi positif bagi lajunya pertumbuhan kota.

Tidak ada yang salah jika pandangan di atas melihat konflik selalu destruktif, namun perlu juga dilakukan klarifikasi agar mahasiswa tidak terpojok dengan komentar sentimental. Menyampaikan aspirasi didepan umum sudah di atur dalam UUD pasal 28 tentang kebebesasan berbicara, sehingga demonstrasi merupakan bagian dari proses demokratisasi yaitu kritik yang konstruktif. Namun hal ini selalu saja salah dimaknai (Tafsir), sehingga bukan perlakuan yang manusiawi yang didapatkan oleh mahasiswa, akan tetapi tindakan represif dan intimidasi dari pihak keamanan. Contoh kasus yang terjadi dibeberapa kampus seperti di Unhas, UNM, Unismuh, UIN, Umi dan beberapa kampus lainnya mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dan tidak pantas dari aparat kepolisian. Tentu tindakan seperti ini diluar dari prosesdur yang ada, karena menggunakan cara-cara premanisme.

Dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai representasi dari rakyat tidak memberikan respons yang begitu besar terhadap tuntutan dari mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM. Padahal sebagai wakil rakyat sudah selayaknya mengikuti kehendak rakyat, sebagaimana wakil dari rakyat. Hal ini cukup kita maklumi mengingat DPR bukan wakil rakyat melainkan wakil partai politik. Ketika ruang aspirasi tersumbat dan tidak dipedulikan oleh lembaga ini, maka tak ada cara lain untuk dilakukan selain menggunakan cara-cara turun kejalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Sebab tak ada jalan lain kecuali parlemen jalanan sebagai jawabannya. (*)


Penulis : Nafli Mas'ud
Editor : Nafli Mas'ud
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com