Sabtu, 18 Agustus 2018

Danny Pomanto Dukung Larangan Guru Berikan PR ke Siswa

1 minggu yang lalu | 12:57 pm
Danny Pomanto Dukung Larangan Guru Berikan PR ke Siswa

Baca Juga

MAKASSAR, WARTATIMUR.COM (30/7/2018) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Blitar belum lama ini mengeluarkan surat edaran larangan guru memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk siswa. Alasannya, agar para siswa memiliki banyak waktu untuk mempelajari pendidikan karaketer di rumah maupun lingkungan sekitar.

Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto. Menurutnya, kebijakan seperti ini adalah ide yang cukup menarik, apalagi beberapa negara memang tidak memperkanalkan PR kepada siswanya. Hanya saja, kata Danny, kebijakan ini masih perlu kajian jika hendak diterapkan di Makassar.

“Tapi saya pikir ini perlu di kaji dengan baik, paling tidak ini ide yang menarik akan tetapi anak-anak harus diberi waktu dan materi waktu untuk menggantikan PR itu. Kan anak-anak itu tidak bisa dikasih stres atau dipaksakan sesuatu karena kurikulum kita sudah cukup berat maka perlu memang pengkajian,” kata Danny.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Hasbi mengaku ikut mendukung kebijkan tersebut. Bahkan beberapa kesempatan pihaknya sudah menyampaikan kepada para guru maupun kepala sekolah untuk memberlakukan kebijakan yang sama jika proses belajar mengajar di kelas sudah berjalan efektif.

“Saya sudah tekankan bahwa kalau proses di kelas dilakukan secara efektif maka tidak dibutuhkan lagi PR untuk diberikan kepada siswa, karena selalu tuntas di dalam kelas. Karena PR itu kadang-kadang malah menjadi beban,” kata Hasbi.

Meski belum diterapkam secara menyeluruh di Makassar, Hasbi meminta kepada para guru agar lebih mematangkan perencanaan, terlebih saat memasuki waktu libur. Sehingga, jika proses sudah dilaksanakan dengan baik maka tidak perlu lagi ada PR yang diberikan kepada siswa.

Lanjutnya, beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan pelaksanaan kurikulum 2013 ada dua program kementrian yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan, yaitu penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi.

Menurur dia, jika gerakan literasi berjalan maka akan menambah wawasan anak lebih cepat. Begitu juga dengan penguatan pendidikan karakter yang diharapkan bisa membawa dampak positif dan mengurangi tindak kenakalan anak-anak.

“Kalau ini bisa berjalan sebenarnya juga akan mengurangi porsi PR. Makanya itu apa yang direncanakan pemerintah terkait larangan memberikan PR, saya kira kalau sudah ada dasar hukumnya kami akan melaksanakan pasti,” tuturnya


Penulis : Nafli Mas'ud
Editor : Nafli Mas'ud
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com