Kamis, 28 Mei 2020

Cuaca Tak Menentu, Sulsel Butuh Mitigasi Bencana Jangka Panjang Segera!

3 bulan yang lalu | 11:04 am
Cuaca Tak Menentu, Sulsel Butuh Mitigasi  Bencana  Jangka Panjang Segera!

Baca juga

WARTATIMUR.COM – Rentang waktu Januari hingga Februari  2020 cuaca di Sulawesi Selatan tidak menentu. Hujan deras disertai badai  ringan dan petir melanda hampir di seluruh daerah di Sulsel.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) Sulsel berulangkali memberikan informasi terkait hujan dan potensi banjir di beberapa daerah di Sulsel dengan memperhatikan pergerakan curah hujan dengan intensitas tinggi yang mana hampir terjadi di seluruh daerah.

Di Soppeng misalnya  akibat luapan sungai Walanea dua kecamatan terendam banjir, di Barru tim Basarnas di turunkan untuk melakukan evakuasi pada warga yang terdampak banjir yang merendam tiga kecamatan, hal serupa juga terjadi di Pare-Pare , tingginya curah hujan diperparah dengan air laut yang pasang sehingga membuat volume air di pemukiman semakin tinggi membuat warga harus mengungsi, sementara itu di Makassar ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan genangan air kembali terjadi di beberapa titik.

Terkait bencana di Sulsel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan sebenarnya telah memberikan peringatan dini bahwa Sulawesi Selatan masuk dalam zona merah yang artinya memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Dari 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan setidaknya ada 22 kabupaten yang sangat berpotensi terkena dampak bencana.

Melihat fakta tersebut mitigasi bencana jangka panjang menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Masyarakat harus diberikan edukasi terkait bagaimana mencegah, meminimalisir dampak , serta menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

Seperti yang diketahui mitigasi dapat dilakukan  secara alami mau pun buatan. Bendungan bili-bili di Gowa yang dibangun oleh JICA Jepang merupakan salah satu contoh dari mitigasi bencana buatan yang hingga saat ini digunakan untuk mencegah luapan air dari sungai Jeneberang yang akan berpotensi menggenangi wilayah Makassar dan Gowa.  Namun hujan awal tahun dengan intensitas tinggi pada 2019 lalu tetap berhasil merendam Makassar dan Gowa di beberapa titik. Akibatnya 40 orang lebih meninggal dunia  dan 1081 rumah terendam.

Sejumlah ahli dan peneliti lingkungan mencoba  menjelaskan fenomena yang terjadi Sulsel pada saat itu, salah satunya adalah Achmad Yasir Baeda, peneliti kebencanaan laut dan cuaca, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin  menjelaskan bahwa sebenarnya bencana yang melanda Sulsel   pada 2019 bukan yang kali pertama. Bencana serupa juga   pernah melanda Sulawesi Selatan pada 1989.

Menurut Yasir curah hujan tinggi yang terjadi di pegunungan Bawakaraeng dan Lompobatang dapat mengakibatkan luapan air pada dam di beberapa sungai seperti Pangkajene, Pure, Tello, Jeneberang, Jenelata, Kelara yang mana dapat merendam daerah di sekitarnya.

Sementara itu Wahana lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menilai bahwa bencana ekologis yang terjadi di Sulsel pada dasarnya membuktikan bahwa adanya pemanfaatan ruang yang tak sesuai prosedur.

Tidak adanya integrasi antara pengaturan tata wilayah dengan peta rawan bencana milik BPBD merupakan salah satu dari sekian faktor penyebab bencana.

Kembali pada persoalan mitigasi. Selain mitigasi buatan, mitigasi alami juga perlu menjadi perhatian.  Diketahui bahwa hampir seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan memiliki kawasan pesisir, yang mana sangat memiliki potensi terkena dampak abrasi. Apalagi dari tahun ke tahun terjadi tren kenaikan air laut sebagai dampak perubahan iklim.

Dalam penelitian terkait pengelolaan ekosistem Mangrove dalam Rangka Mitigasi Bencana yang ditulis oleh Abdul Rahman Bando pada tahun 2016, menjelaskan bahwa banyak cara untuk membuat mitigasi bencana di daerah pesisir, namun hanya mangrove sebagai vegetasi alami yang bisa mengakomodir pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan pilihan yang tidak mengesampingkan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan.

Dalam kajiannya yang berfokus pada daerah pesisir utara Makassar, Rahman menguraikan bahwa daerah pesisir sangat rentan kerusakan seiring dengan semakin gencarnya investasi di kawasan tersebut .

Reklamasi menjadi salah perhatian Rahman dalam kasus pesisir, menurutnya ini  merupakan salah satu penyebab sulitnya pembudidayaan mangrove sebagai mitigasi bencana alami.

Khusus untuk kasus di Makassar penyebab berkurangnya tutupan mangrove  antara lain karena konversi lahan untuk kebutuhan pemukiman dan tambak. Ada juga karena industri, pertanian dan proyek pembangunan jalan Ir Sutami. Selain itu ada juga untuk pembangunan pelabuhan perikanan nasional Untia yang mengorbankan mangrove yang ada.

Intisari dari penelitian ini adalah pada dasarnya adalah menggambarkan tentang   perlu adanya upaya kolaborasi antara stakeholder untuk mengatasi permasalahan di pesisir.

Kembali pada sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan yang banyak berbatasan dengan laut, mangrove seharusnya dapat menjadi sarana mitigasi bencana alami jangka panjang yang  diberlakukan di seluruh daerah untuk meminimalisir banjir di daerah pesisir. Perlu adanya zona khusus untuk budidaya mangrove.

Terakhir terkait bencana hidrologi di Sulawesi Selatan pada dasarnya membutuhkan penyikapan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Perlu adanya political Will untuk meminimalisir dampak bencana. Peringatan zona merah sudah selayaknya menjadi acuan regulasi pembangunan. Mitigasi bencana jangka panjang  menjadi hal yang mutlak ada, apabila semua pihak masih menginginkan adanya kehidupan yang baik untuk generasi selanjutnya.

 


Penulis : ona mariani
Editor : ABR
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com