Minggu, 23 September 2018

Bos GMTD Temui Walikota, Bahas Soal Fasum Fasos dan Tunggakan PBB

2 tahun yang lalu | 7:47 am
Bos GMTD Temui Walikota, Bahas Soal Fasum Fasos dan Tunggakan PBB

Baca Juga

MAKASSAR, WARTATIMUR.COM (11/1/2016) – Direktur PT. GMTD TBK, Purnomo Utoyo bertemu Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, Selasa (12/01/2016) di Ruang Kerja Wali Kota Makassar.

Walikota didampingi Sekda Kota Makassar, Ibrahim Saleh, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda, Sabri, Kabag Hukum Sekda, Sophian Manai, dan Kabag Pertanahan Sekda, I Nyoman Aria Purnabhawa, serta Kadis PSDA Pemprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang.

Pertemuan itu membahas penyerahan Fasum Fasos dari PT. GMTD TBK kepada Pemerintah kota Makassar termasuk penyelesaian tunggakan PBB perusahaan pengembang perumahan di kawasan Tanjung Bunga itu, serta perubahan jalur di pantai, kehadiran COI, dan pengembangan MOI.

“Fasum Fasos itu dibutuhkan untuk memulai penataan PK5 dan pembangunan pedistrian. Program penataan PK5 harus diawali dengan penyerahan fasum GMTD,” beber Danny Pomanto.

Inisiatif PT GMTD TBK membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah (kota dan provinsi) dinilai Danny sebagai langkah positif, “GMTD ini investor besar pertama yang ada di Makassar, dan itu harus kita hargai,” ungkapnya.

Danny memberikan target kepada PT. GMTD TBK untuk merampungkan penyerahan fasum fasos dalam bulan ini (Januari 2016) agar pada bulan depan (Februari 2016) Pemkot Makassar bisa memulai program penataan PK5.

“Lahan sekitar segi tiga dekat jembatan itu yang mendesak untuk diserahkan karena akan digunakan untuk program penataan PK5,” tegasnya.

Direktur PT. GMTD TBK, Purnomo Utoyo menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan hari itu, “Besok akan ke Jakarta untuk meneruskan hasil pertemuan hari ini. Pemerintah adalah mitra strategis PT GMTD, kami pasti mendukung program pemerintah kota Makassar,” ungkap Purnomo.

Menyinggung soal tunggakan PBB perusahaannya, Purnomo menuturkan saat ini PT. GMTD TBK telah membebaskan 650 hektar lahan di kawasan Tanjung Bunga, dan 450 hektar telah dikembangkan.

Ia meminta Pemerintah kota (Pemkot) Makassar untuk mempertimbangkan nilai pajak yang dikenakan karena tidak semua lahan yang ada tergolong produktif.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menuturkan akan mengkaji lebih lanjut termasuk dari aspek hukum, “Tunggakan PBB terjadi karena ada tanah yang tidak produktif tapi akan kita lihat dulu bagaimana dari sisi hukum, apakah ada aturan yang mengatur tentang perbedaan harga bagi lahan produktif dan non produktif,” terang Danny. Selama ini dispensasi pembayaran PBB hanya diberikan kepada panti asuhan. (*)


Penulis : Nafli Mas'ud
Editor : Nafli Mas'ud
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com