Minggu, 20 Oktober 2019

Akuntabilitas Kinerja Pemkot Makasssar Tertinggi di Sulsel

2 bulan yang lalu | 1:05 am
Akuntabilitas Kinerja Pemkot Makasssar Tertinggi di Sulsel

Baca Juga

MAKASSAR, WARTATIMUR.COM (31/7/2019) – Kementrian PAN-RB kembali melakukan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se-Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Makasssar mendapatkan predikat B dengan nilai 67,92.

Jika dibandingkan tahun lalu, nilai ini mengalami peningkatan sekitar 3,42 dari nilai SAKIP tahun 2017 yang hanya 64,50. Nilai yang diraih Pemkot Makasssar bahkan paling tinggi di Sulawesi Selatan.

Bahkan, di Sulsel hanya delapan wilayah yang mendapat predikat B. Masing-masing diantaranya adalah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan nilai 64,28. Kabupaten Gowa dengan nilai 62,80.

Kabupaten Sinjai dengan nilai 62,12. Kabupaten Bantaeng dengan nilai 60,40. Kabupaten Luwu Utara dengan nilai 60,13. Kabupaten Pinrang dengan nilai 60,06, dan Kabupaten Bulukumba dengan nilai 60,02.

Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim mengatakan, predikat yang didapatkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja seluruh SKPD di lingkup pemerintah kota.

“Alhamdulillah SAKIP kita tertinggi di Sulsel, predikat B,” kata Zainal Ibrahim, singkat.

Zainal menyebutkan berdasarkan petunjuk Kementrian PAN-RB, ada sembilan dokumen perencanaan SKPD yang harus dievaluasi oleh Inspektorat. Diantaranya, dokumen rencana kerja, dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dokumen rencana aksi.

Dokumen cascading kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Sreenshot Apload hasil pengisian di Sistem E-SAKIP, Laporan Hasil Evaluasi Renja dan lampirannya, dan lembar kerja evaluasi SAKIP yang telah diisi oleh masing-masing Kasubag perencanaan SKPD.

“Hasil review Inspektorat kemudian diberikan kembali kepada seluruh SKPD untuk dijadikan bahan perbaikan dokumen perencanaan SKPD sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini akuntabilitas kinerja seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota sudah mencapai 50% yang sudah mencapai nilai A. Hanya saja, kata dia untuk mendapatkan predikat terbaik (A) tidak cuma ditunjang oleh sebagian SKPD melainkan seluruh SKPD harus mendapat kategori A.

Untuk itu dibutuhkan sinergintas yang baik antar SKPD dalam meningkatkan nilai SAKIP kedepannya, mengingat Inspektorat hanya melakukan evaluasi terhadap hasil laporan perencanaan SKPD sedangkan tpoksi perihal asistensi perencanaan program dan kegiatan SKPD ada pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.

“Kita mendorong seluruh SKPD untuk senantiasa meningkatkan kualitas dokumen perencanaan SKPD masing-masing, karena nilai SAKIP SKPD akan menentukan tingkat nilai SAKIP Kota secara keseluruhan,” tutupnya.


Penulis : Nafli Mas'ud
Editor : Nafli Mas'ud
Copyright © 2013 Warta Timur, All Rights Reserved. Jalan Politeknik, Makassar .
Design by Wartatimur.com